POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan mengambil pinjaman dari perbankan maupun pihak ketiga untuk melunasi kewajiban pembangunan daerah. Pemkot memilih mengandalkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembayaran utang Pemkot Samarinda.
Menurut Andi Harun, langkah tersebut bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menghindari beban keuangan baru pada masa mendatang.
Andi Harun Pastikan Pelunasan Utang Bersumber dari APBD
Andi Harun menegaskan seluruh kewajiban yang berasal dari kegiatan APBD, pembayarannya harus menggunakan penerimaan APBD. Karena itu, Pemkot Samarinda tidak mempertimbangkan opsi pinjaman sebagai solusi.
“Saya tidak akan mengambil utang pinjaman perbankan! Pelunasan ini murni dari APBD. Kalau utangnya berasal dari kegiatan APBD, tentu sumber pembayarannya juga murni dari penerimaan APBD,” tegas Andi Harun.
Ia menjelaskan proses pelunasan utang terus berjalan mengikuti arus kas yang masuk ke kas daerah.
Pemkot Samarinda Sudah Bayar Lebih dari 30 Persen Kewajiban
Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda telah membayar lebih dari 30 persen dari total kewajiban yang harus mereka selesaikan. Pemerintah terus mengalokasikan setiap penerimaan daerah untuk membayar kewajiban tersebut secara bertahap.
“Cicilannya sudah berlangsung dan sekarang sudah lebih dari 30 persen yang dibayarkan. Kita membayarnya secara bertahap berdasarkan arus uang yang masuk. Begitu penerimaan daerah masuk, kita alokasikan kembali untuk membayar cicilan tersebut,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah tetap menjalankan skema pembayaran secara konsisten hingga seluruh kewajiban selesai.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas Pemkot Samarinda
Untuk menjaga ketersediaan kas daerah, Pemkot Samarinda menerapkan efisiensi anggaran pada belanja pembangunan fisik. Kebijakan tersebut memberi ruang fiskal agar pemerintah dapat menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para pihak yang memiliki piutang.
Andi Harun mengatakan kebijakan efisiensi membuat pemerintah menunda sejumlah proyek fisik yang bukan prioritas.
“Di Pemkot Samarinda, konsentrasi kita adalah membayar utang kewajiban tersebut. Makanya tidak ada kegiatan pembangunan fisik yang dominan dibangun, karena efisiensi anggaran diterapkan di tengah APBD yang sedang berjalan. Saya meyakinkan kepada para pihak yang memiliki piutang, pasti akan kita bayar,” pungkasnya.
(Redaksi)
