Caleg PKB Brebes Minta Kursi DPRD Kosong 2029–2031 Diisi Lewat Mekanisme PAW

Foto: Mohammad Muhyidin, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dalam Pemilu Legislatif 2024 Daerah Pemilihan 6 (Wanasari-Bulakamba) dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) mengajukan permohonan pengujian Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan untuk memeriksa Permohonan Nomor 412/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhyi, digelar di MK pada Selasa (17/11/2026). @MK.RI

POLITIKAL.ID – Mohammad Muhyidin mengusulkan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursi DPRD yang kosong selama masa transisi pemisahan pemilu nasional dan daerah pada 2029–2031.

Caleg DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan calon dengan suara terbanyak berikutnya pada Pemilu 2024.

Menurut Muhyidin, mekanisme PAW dapat menjadi solusi demokratis dan efisien. Selain itu, cara tersebut tetap mempertahankan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu 2024.

“Logika PAW seharusnya dapat diperluas secara konstitusional untuk mengisi kekosongan massal akibat transisi pemilu, yaitu dengan melantik calon dengan suara terbanyak berikutnya dari daftar calon tetap Pemilu 2024 pada partai dan dapil yang sama untuk mengisi kekosongan di masa transisi sebagai solusi demokratis, murah, dan sesuai kehendak rakyat hasil Pemilu 2024,” ujar Muhyidin.

Ia menyampaikan usulan tersebut dalam sidang perkara Nomor 412/PUU-XXIV/2026 di MK, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pernyataan itu dikutip dari siaran YouTube MKRI.

Muhyidin Raih 3.696 Suara pada Pemilu 2024

Dalam persidangan, Muhyidin menjelaskan hasil perolehan suaranya pada Pemilu 2024. Ia maju sebagai caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Brebes.

Muhyidin meraih 3.696 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) VI. Wilayah tersebut mencakup Kecamatan Wanasari dan Bulakamba.

Perolehan itu menempatkannya di posisi ketiga. Namun, ia belum berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Brebes.

Kini, Muhyidin memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui gugatan ke MK. Ia menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurutnya, kedua pasal tersebut belum mengatur mekanisme pengisian kursi DPRD selama masa transisi pemilu.

“Pasal a quo yang mengatur masa jabatan DPRD 5 tahun tanpa mengatur mekanisme pengisian kekosongan 2029-2031, berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk dilantik sebagai calon suara terbanyak berikutnya. Padahal Pemohon adalah pemegang mandat rakyat dengan suara sah 3.696 dari Dapil VI Kecamatan Wanasari dan Kecamatan Bulakamba,” jelasnya.

Pemisahan Pemilu Berpotensi Kosongkan Kursi DPRD

Muhyidin juga menyoroti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemilu nasional pada 2029 akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan DPD. Sementara itu, pemilu daerah akan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

MK menetapkan pemilu daerah berlangsung paling cepat dua tahun setelah pemilu nasional.

Perubahan jadwal tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan kursi DPRD selama masa transisi 2029–2031.

Di sisi lain, UU MD3 hanya mengatur masa jabatan anggota DPRD selama lima tahun. Aturan itu juga menyebut masa jabatan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Namun, undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus pengisian kursi legislatif selama masa transisi.

Muhyidin menilai kondisi ini dapat mengabaikan hak konstitusional calon dengan suara terbanyak berikutnya. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil.

Muhyidin Minta MK Perluas Mekanisme PAW

Dalam petitumnya, Muhyidin meminta MK menyatakan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Ia juga meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan masa jabatan anggota DPRD.

Menurut usulannya, masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetap berlangsung selama lima tahun. Masa jabatan itu berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Selain itu, Muhyidin meminta MK mengatur mekanisme pengisian kursi kosong selama masa transisi pemilu 2029–2031.

Ia mengusulkan agar partai politik mengajukan calon dengan suara terbanyak berikutnya dari dapil yang sama berdasarkan hasil Pemilu 2024.

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal antara tahun 2029 sampai dengan 2031, kekosongan jabatan DPRD diisi oleh calon anggota DPRD dari daftar calon tetap Pemilu Tahun 2024 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada partai politik dan daerah pemilihan yang sama,” tegas Muhyidin.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Mohammad Muhyidin mengusulkan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursi DPRD yang kosong selama masa transisi pemisahan pemilu nasional dan daerah pada 2029–2031.
  • 02 Caleg DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan calon dengan suara terbanyak berikutnya pada Pemilu 2024.
  • 03 Menurut Muhyidin, mekanisme PAW dapat menjadi solusi demokratis dan efisien.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.