POLITIKAL.ID – Kontraktor yang menggali jalan untuk memasang kabel maupun pipa utilitas di Samarinda nantinya wajib menyerahkan jaminan berupa garansi bank. Ketentuan ini masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan yang tengah dimatangkan DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Aturan tersebut bertujuan memastikan setiap pelaksana proyek bertanggung jawab memulihkan kondisi jalan setelah menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah daerah juga dapat mencairkan jaminan apabila kontraktor gagal memperbaiki kerusakan sesuai kondisi awal.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya tengah mematangkan proses harmonisasi Raperda tersebut.
Menurutnya, regulasi ini penting untuk melindungi aset jalan milik pemerintah. Selama ini, sejumlah aktivitas pemanfaatan jalan justru mengganggu fungsi dan kenyamanan masyarakat.
“Kami ingin memastikan ke depan pemanfaatan jalan betul-betul memiliki aturan yang jelas karena ini merupakan aset pemerintah yang penggunaannya tidak boleh mengganggu fungsi fundamental jalan,” kata Abdul Rohim di Samarinda, Kamis.
Kontraktor Wajib Serahkan Garansi Bank
Rohim menjelaskan, salah satu persoalan yang ingin DPRD atasi melalui regulasi ini adalah kerusakan jalan akibat pekerjaan utilitas.
Di lapangan, sejumlah proyek penggalian kabel dan pipa kerap meninggalkan kerusakan pada badan jalan. Bahkan, pelaksana proyek terkadang tidak mengembalikan kondisi jalan seperti semula.
Karena itu, Raperda Pemanfaatan Jalan mengatur kewajiban kontraktor menyerahkan surat jaminan berupa garansi bank kepada pemerintah daerah sebelum melakukan penggalian.
Pemerintah baru mengembalikan jaminan tersebut setelah kontraktor memulihkan kondisi fisik jalan secara utuh.
“Saat orang menggali jalan untuk kepentingan kabel atau lainnya, sering kali kondisinya tidak kembali seperti semula. Maka kami atur, kontraktor wajib menyerahkan surat jaminan garansi bank,” ujarnya.
Jika kontraktor tidak memenuhi kewajiban perbaikan, pemerintah daerah dapat mencairkan dana jaminan tersebut. Selanjutnya, pemerintah menggunakan dana itu untuk membiayai pemulihan jalan yang rusak.
Atur Pemanfaatan Ruang Jalan hingga Akses Bangunan
Selain mengatur pekerjaan galian utilitas, Raperda ini juga mengatur pemanfaatan tiga kawasan jalan. Ketiganya meliputi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja).
Rohim menyebut regulasi tersebut juga menyasar pembangunan akses masuk bangunan swasta yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Selama ini, sejumlah pemanfaatan ruang jalan belum memperhatikan fungsi utama infrastruktur. Kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu kepentingan pengguna jalan.
Melalui aturan ini, DPRD ingin memastikan setiap pihak mengikuti ketentuan ketika memanfaatkan kawasan jalan.
“Pihak-pihak yang memanfaatkan rumija, rumaja, dan ruwasja tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan,” kata Abdul Rohim.
DPRD Samarinda Dorong Pemanfaatan Jalan Lebih Tertib
Bapemperda DPRD Samarinda berharap Raperda Pemanfaatan Jalan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun pihak yang menggunakan ruang jalan.
Regulasi ini juga diharapkan mendorong kontraktor dan instansi terkait lebih bertanggung jawab saat menjalankan proyek utilitas.
Dengan aturan tersebut, pemerintah dapat menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus mencegah kerusakan berulang akibat aktivitas penggalian.
DPRD Samarinda pun berharap seluruh aktivitas di sekitar koridor jalan berjalan tertib dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
(Adv)



