POLITIKAL.ID – Potensi kehilangan penerimaan daerah sebesar Rp209 miliar mendorong DPRD Kota Samarinda mengambil langkah lebih serius. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memperjuangkan hak keuangan daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Rohim menilai DPRD perlu turun tangan membantu Pemkot Samarinda menyelesaikan persoalan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan tidak terus membebani kondisi fiskal daerah.
Ia menilai pemerintah kota perlu memperkuat upaya memperjuangkan hak keuangan daerah. Karena itu, DPRD harus mengambil peran lebih aktif melalui mekanisme kelembagaan.
“Itulah yang saya usulkan agar segera ada pansus itu,” kata Rohim.
Ia berharap pansus dapat membantu Pemkot Samarinda menyelesaikan persoalan tersebut sebelum akhir 2026. Sebab, pengurangan penerimaan hingga Rp209 miliar berpotensi mempersempit ruang fiskal Samarinda pada tahun berikutnya.
“Mau kami bantu selesaikan sebelum akhir 2026,” ungkapnya.
Potensi Pengurangan Penerimaan Samarinda Capai Rp209 Miliar
Persoalan ini muncul setelah Pemprov Kaltim menyesuaikan alokasi opsen dan bagi hasil pajak. Kebijakan tersebut muncul ketika Pemkot Samarinda telah menetapkan APBD Perubahan 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menyebut penyesuaian itu berpotensi memangkas penerimaan daerah sebesar 26,24 persen dari target awal.
Nilainya mencapai Rp209 miliar. Angka tersebut terdiri atas pengurangan lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen. Sementara itu, bagi hasil pajak menyumbang potensi pengurangan lebih dari Rp139 miliar.
Kondisi ini membuat Pemkot Samarinda kesulitan memenuhi sejumlah kewajiban pembayaran hingga akhir tahun. Sejumlah pelaku usaha yang telah menyelesaikan pekerjaan pun terancam menunggu pembayaran lebih lama.
Pemkot harus menyiapkan anggaran dalam APBD 2027 untuk melunasi kewajiban tersebut jika pembayaran melewati akhir 2026.
Pelaku Usaha Terancam Menunggu Pembayaran hingga 2027
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kemampuan keuangan pemerintah daerah. Keterlambatan pembayaran juga berpotensi mengganggu arus kas pihak ketiga, terutama kontraktor dan pelaku usaha.
Andi Harun sebelumnya mengingatkan bahwa pemerintah harus memenuhi hak para penyedia jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan.
“Paling penting ini merupakan haknya pihak ketiga, teman-teman pelaku usaha,” kata Andi Harun beberapa waktu lalu.
Rohim juga mengkhawatirkan dampak jika persoalan tersebut terus berlarut. Menurutnya, Pemkot Samarinda akan menghadapi tekanan keuangan lebih besar apabila harus menggeser pembayaran hingga 2027.
“Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, mereka (pemkot) akan kesulitan keuangan,” tandasnya.
Pemkot Samarinda Tempuh Komunikasi dengan Gubernur
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Andi Harun juga menghubungi gubernur secara personal melalui pesan singkat. Ia menyebut Rudy merespons positif dan berjanji menindaklanjuti permohonan tersebut.
Selain jalur komunikasi, Pemkot Samarinda juga mempertimbangkan langkah hukum jika pemerintah provinsi tidak mengoreksi kebijakan itu.
Pemkot membuka opsi pengujian melalui pengadilan. Pemerintah kota juga mempertimbangkan koordinasi dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum.
Di tengah upaya tersebut, Rohim mendorong DPRD segera membentuk pansus. Ia berharap langkah ini memperkuat perjuangan Pemkot Samarinda dalam mempertahankan hak keuangan daerah sekaligus mencegah penumpukan kewajiban pada APBD 2027.
(Adv)



