POLITIKAL.ID – Menko Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan pengamanan pemilu 2024.
Mahfud mengatakan kebutuhan anggaran dibawah naungan Menkopolhukam. Ia meminta tambahan anggaran pemilu tahun 2024 sebesar Rp 10 miliar.
Hal itu disuarakan Mahfud dalam rapat kerja dengan badan anggaran (Banggar) yang digelar pada Senin (6/6).
Dalam rapat ini turut hadir Menko perekonomian yang sekaligus juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Mahfud mengatakan kampanye politik pemilu 2024 akan segera dimulai sejak tahun 2023.
“Mulai tahun 2023 sudah akan ramai [kampanye]. Pak Airlangga sudah bentuk KIB, yang lain sudah mulai memikirkan cetak kaos dan sudah kemana-mana. Kita itu memikirkan pengamanan,” ujar Mahfud dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan hari ini.
Secara rinci, Mahfud meminta anggaran tambahan Rp4,865,190,000 untuk penyelesaian permasalahan hukum Pemilu 2024. Sedangkan, Rp5,3 miliar digunakan untuk pengamanan Pemilu.
“Sehingga kami mengusulkan usulan tambahan anggaran, untuk satu persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sebesar 5,356,400,000,” sambung Mahfud.
“Banyak, selesaikan di pengadilan, [untuk] memantau, mengkoordinasikan, terutama yang menyangkut gugatan-gugatan terhadap pemerintah. Bahkan kita juga sekarang belum punya UU peradilan pemilihan kepala daerah belum ada UU-nya,” tegas Mahfud.
“Kami juga bapak yang terakhir ingin usulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar 24 sekian miliar. Untuk apa? Untuk persiapan pembangunan IKN,” tutur Mahfud. (*)
