POLITIKAL.ID - Keterlambatan pembangunan infrastruktur di akhir masa jabatan Wali Kota Samarinda periode 2020-2024 menjadi sorotan Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.

Beberapa kegiatan Pemkot yang belum selesai seperti, Teras Samarinda, terowongan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Termasuk, kegiatan proyek PDAM yang juga belum selesai hingga saat ini. 

Novan meminta agar pemkot segera meninjau kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Agar keterlambatan tidak semakin berlarut dan berujung masalah. 

"Ini sudah masuk April dan melewati triwulan pertama, Pemkot seharusnya selalu melakukan peninjauan kembali. Agar kinerja OPD bisa lebih didorong dan pekerjaan selesai sesuai kesepakatan," kata dia Senin (22/4/2024).

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur yang ada sudah dilakukan beberapa kali perpanjangan masa kerja. Seperti pembangunan Teras Samarinda, awalnya ditargetkan selesai tahun 2023, kemudian diperpanjang hingga Februari 2024, namun sampai saat ini belum terselesaikan.

Selain itu, pembangunan LPJU yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Samarinda. Dinas Perkim menargetkan sekitar 13.000 titik LPJU, namun hanya sekitar 900 titik LPJU yang dapat direalisasikan hingga saat ini. 

"Jangan hanya diserahkan kepada pihak swasta. Baik, cukup membantu. Tapi, ada hal-hal yang harus langsung ditangani oleh pemerintah," tegasnya. 

Sebab, adanya pembangunan mega proyek tersebut cenderung mengesampingkan aspirasi lain. Dimana, hal menjadi kebutuhan utama, seperti LPJU dan ketersediaan air besih bagi masyarakat.

"Saya melihat, kita terlalu fokus dengan pengembangan infrastruktur yang besar. Tetapi, kebutuhan masyarakat masih banyak kekurangan," tutupnya. 

(Advertorial)