POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun memilih strategi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,3 triliun pada APBD 2027. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan beban pajak masyarakat hanya demi mencapai target pendapatan tersebut.
Sikap itu muncul setelah DPRD Samarinda mendorong kenaikan target PAD dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp96 miliar dan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan awal APBD Samarinda 2027.
Andi Harun menyambut baik target yang lebih tinggi tersebut. Menurutnya, usulan DPRD dapat menjadi pemicu bagi jajaran Pemkot Samarinda untuk menggali sumber pendapatan baru secara lebih maksimal.
“Saya positif menyambut usulan itu. Kita ambil sisi positifnya, artinya dibalik usulan itu ada keinginan agar pemerintah itu bekerja lebih giat lagi, jangan terlalu sama dengan tahun lalu,” pungkasnya.
Andi Harun Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat
Meski menerima target PAD yang lebih tinggi, Andi Harun mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan kebijakan yang berpotensi menekan masyarakat.
Ia secara khusus menolak opsi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah.
“Misalnya menaikkan PBB, nggak boleh. Karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi kita lihat di mana ada kelesuan sana-sini,” tegasnya.
Andi Harun mengatakan pemerintah memang dapat meningkatkan PAD dengan cara yang relatif mudah, tetapi kebijakan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif apabila masyarakat harus menanggung beban tambahan.
APBD Samarinda 2027 Capai Rp3,3 Triliun
Rancangan awal APBD Samarinda 2027 memproyeksikan total anggaran sekitar Rp3,3 triliun.
Pemkot Samarinda menargetkan PAD sekitar Rp1,3 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan Samarinda masih menghadapi tantangan untuk mencapai kemandirian fiskal. Pemerintah daerah masih membutuhkan dana transfer dalam jumlah besar untuk menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Andi Harun menilai kemandirian fiskal akan semakin kuat jika PAD mampu melampaui pendapatan transfer.
“Yang betul itu kalau PAD-nya sudah lebih besar daripada pendapatan transfernya. Kalau kita mau menaikkan sebenarnya gampang, tapi berdampak pada beban masyarakat,” katanya.
Pemkot Samarinda Dorong Aktivitas Ekonomi
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Samarinda akan mengandalkan pertumbuhan aktivitas ekonomi sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah perlu membuka ruang bagi kegiatan usaha dan investasi agar perputaran ekonomi semakin besar. Dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, penerimaan daerah dapat ikut bertambah tanpa harus mengandalkan kenaikan pajak.
Andi Harun menilai target PAD Rp1,3 triliun justru dapat menjadi dorongan bagi organisasi perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal.
Menurutnya, DPRD tidak sedang sekadar menambah beban pemerintah, tetapi mendorong Pemkot Samarinda agar lebih berani menggali potensi pendapatan daerah.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Samarinda berupaya mengejar kenaikan PAD sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Tantangan APBD 2027 bukan hanya mencapai angka Rp1,3 triliun, tetapi menciptakan sumber pendapatan yang mampu memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani warga.
(Redaksi)
