POLITIKAL.ID – Upaya memperjuangkan dana sekitar Rp 209 miliar yang berkaitan dengan pengurangan target opsen dan Bagi Hasil Pajak (BHP) mulai menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Jika komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak menghasilkan kejelasan, DPRD membuka kemungkinan menempuh jalur hukum.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan pihaknya masih mengutamakan komunikasi antarpemerintahan sebelum mengambil langkah lebih jauh.
Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme perhitungan yang digunakan Pemprov Kaltim hingga memengaruhi proyeksi penerimaan keuangan Kota Samarinda.
“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” kata Viktor.
Ia menilai kejelasan perhitungan menjadi hal mendasar agar pemerintah kota dapat mengetahui dasar pengurangan penerimaan yang dipersoalkan.
Selain itu, DPRD juga ingin memastikan kapan pemerintah provinsi akan menyalurkan dana tersebut. Sebab, hingga kini kepastian jadwal transfer masih menjadi perhatian legislatif.
DPRD Siapkan RDP Jika Komunikasi Buntu
Viktor menyebut DPRD tidak ingin langsung mengambil langkah konfrontatif. Namun, apabila komunikasi dengan pemerintah provinsi tidak menemukan titik temu, pihaknya akan menggunakan mekanisme kelembagaan untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait.
“Kalau komunikasi ini belum menemukan titik terang, tentu kami akan memanggil pihak terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk meminta penjelasan,” ujarnya.
Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, persoalan dana Rp 209 miliar bukan sekadar perbedaan perhitungan anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Nilai tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda.
“Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar,” tuturnya.
Viktor Buka Peluang Tempuh Jalur Hukum
Viktor juga mempertimbangkan dukungan struktur Partai Demokrat, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memperjuangkan persoalan tersebut.
Ia menyebut komunikasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menjadi langkah lanjutan apabila jalur komunikasi pemerintahan dan pembahasan melalui DPRD tidak membuahkan hasil.
Melalui koordinasi tersebut, pihaknya akan membahas kemungkinan mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan gugatan.
“Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat), apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” ucap Viktor.
Meski demikian, DPRD Samarinda masih mengedepankan penyelesaian melalui komunikasi dan pembahasan bersama Pemprov Kaltim. Kepastian mekanisme perhitungan serta penyaluran dana menjadi hal yang ingin diperoleh sebelum menentukan langkah berikutnya.
(Redaksi)



