POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Imbas pandemi Coronavirus atau Covid-19 bikin bisnis pariwisata terlebih perhotelan makin ambyar.
Penyebaran virus corona semakin masif di Kaltim dan membuat dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial dan karatina wilayah.
Tentunya berimbas terhadap industri pariwisata, industri perhotelan yang bertumpu pada okupansi kamar, ballroom dan segala macam fasilitas hotel berstandar bintang.
Kabid Humas DPD IHGMA Kaltim, Arumanto menjelaskan, wabah korona membuat pengusaha perhotelan gulung tikar.
"Dari informasi yang saya dapat, tiga hotel di Samarinda menyatakan tutup operasional," ujar Anto sapaannya saat dijumpai di kantornya Jalan Abdul Khalid, Samarinda, Rabu (8/4/2020).
Lebih lanjut dia menuturkan, delapan hotel di Balikapapan sementara ditutup karena biaya operasional setiap harinya tak sesuai dengan pendapatan.
Ditanya Hotel mana saja yang tutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan itu, General Manajer (GM) Hotel Grand Kartika Samarinda itu enggan menyebut detail.
Walhasil, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditempuh pengusaha untuk mengurangi biaya operasional.
"Gak ada tamu, gak kerja karyawan. Pilihannya cuman rasionalisasi dilakukan," imbuhnya.
Hotel Bintang Empat Hentikan Operasional
Sementara itu terpisah, dikonfirmasi Manajer Room Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Hendri Kurniawan melalui pesan singkat aplikasi whatsapp, selama hampir satu bulan memutuskan untuk menutup efektif sementara mulai Senin (6/4/2020) lalu sampai dengan (4/5/2020) lantaran mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan pengunjung.
Pun terang dia juga, dua hotel di Kota Tenggarong yakni Hotel Grand Fatma dan Grand Elty Singgasana Hotel juga melakukan hal yang sama.
"Dengan alasan kesehatan tamu dan karyawan serta imbauan pemerintah dan deklarasi internasional tentang Covid-19, sementara kami menutup operasional," tukasnya.
Sebagai informasi, tingkat okupansi hotel seluruh indonesia rata-rata 9 sampai 0 persen.
826 tutup dan merumahkan karyawan dengan beragam hotel mulai dari bintang 1 sampai 5.
Upaya pengusaha hotel mendapatkan relaxsasi pajak urung mendapat respon di daerah, permohonan bantuan yang ditujukan kepada kepala daerah. (Redaksi Politikal - 001)
