POLITIKAL.ID - Indonesia melakuka upaya penurunan angka stunting, tak terkecuali daerah di Samarinda.

Dalam rangka penanganan angka stunting , Kecamatan Sungai Pinang gelar rembuk aksi percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan pada Jumat (19/5/2023)

Kegiatan itu dihadiri Kepala Seksi Kesra Kecamatan Sungai Pinang Hendra Pradana, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), dr Haidir, perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, Wa Ode Rosliani, serta pihak lain yang terkait.

Selain itu, hadir pula Ketua PKK dan Tim Pendamping Keluarga yang ada di Kecamatan Sungai Pinang.

Mereka bersama-sama membahas masalah dan solusi stunting di wilayah mereka. 

Dalam kesempatan itu, Hendra Pradana mengatakan, stunting atau kondisi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan menjadi salah satu masalah nasional yang harus ditangani secara serius.

Berbagai pihak, mulai pemerintah pusat hingga kelurahan, dituntut untuk berkolaborasi mencari solusi.

“Rembuk stunting ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi di masing-masing wilayah. Nanti hasilnya, diajukan ke rembuk stunting tingkat kota,” ujar Hendra Pradana, Jumat (19/5/2023).

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan faktor penyebab stunting yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

“Kami masih terkendala dengan rendahnya kunjungan Posyandu. Persentasenya di bawah 50 persen. Padahal, Posyandu itu penting untuk mendeteksi dan mengintervensi anak-anak yang stunting,” jelasnya.

Hendra menjelaskan, untuk mengatasi hal ini, camat dan lurah di Sungai Pinang telah berupaya menggerakkan masyarakat agar membawa anak balitanya ke Posyandu.

Selain itu, dana Probebaya untuk infrastruktur juga dialihkan untuk Posyandu.

“Ini upaya kami agar orang tua dan anak lebih tertarik dan nyaman berkunjung ke Posyandu,” pungkasnya.

(advertorial)