Serangan Balik Kepala Daerah

Pernyataan-pernyataan tajam Juliari dalam menampik kritik terkait bansos menuai respons dari pemerintah daerah. Gubernur Anies Baswedan yang beberapa kali disentil Juliari dalam rapat itu angkat suara.

Dalam wawancara bersama TvOne pada Sabtu (9/5), Anies membantah hampir seluruh pernyataan Juliari. Anies membantah ada penyaluran bantuan secara ganda ke penerima bansos di Jakarta.

Dia bercerita PSBB di DKI telah dimulai sejak 10 April, tapi bansos dari pemerintah pusat baru turun 20 April hingga 6 Mei. Menurutnya, Pemprov DKI mengambil langkah awal dengan menyalurkan bansos pada 9-25 April.

"Jadi ini bukan pemberian sembako yang dobel, tapi pembagian untuk membuat mereka semua bisa mendapat pasokan pangan," kata Anies dengan nada meninggi.

Kritik juga dilancarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia mengeluhkan sinkronisasi data antarlembaga terkait penerima bansos.

Emil, sapaan akrabnya, menyebut setiap lembaga punya data versi masing-masing. Hal ini berpotensi memicu kekacauan dalam penyaluran bansos.

"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil mengutip Antara, Kamis (7/5).

Gubernur Jawa Timur, yang juga mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pun angkat suara. Dia mengkritik data bansos yang dipakai oleh pemerintah pusat tidak mutakhir.

Khofifah mengungkap pemerintah berpatokan dengan DTKS yang terakhir diverifikasi pada 2015. Menurutnya, data itu bisa saja sudah tidak relevan. Terlebih lagi mengingat dampak ekonomi yang luar biasa dari corona.

"Apalagi kemudian ada orang yang seharusnya tidak miskin, tapi tiba-tiba terdampak Covid sehingga menjadi miskin," kata Khofifah.