Sejumlah perusahaan itu disebut menjadi kontraktor proyek pembangunan dan mengeruk pasir untuk pondasi reklamasi, yang dinilai merusak lingkungan dan akhirnya memicu sengketa dengan negara lain.

Kemendag AS menyatakan 24 perusahaan itu masih ke dalam daftar kelompok yang hanya bisa melakukan ekspor terbatas ke Negeri Paman Sam dengan izin pemerintah.

Zhao mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga hak-hak orang-orang dan perusahaan yang diberi sanksi oleh AS.

"Pembangunan yang dilakukan China di wilayah sendiri masih dalam lingkup kedaulatan dan tidak ada hubungannya dengan militerisasi. Tidak ada alasan bagi AS untuk menjatuhkan sanksi yang tidak sah kepada perusahaan dan warga China karena keikutsertaan mereka dalam proyek konstruksi itu," ujar Zhao.

Hubungan AS-China saat ini mencapai titik terburuk akibat berbagai persoalan.

Mulai dari perang dagang, tuduhan pencurian kekayaan intelektual dalam bidang teknologi, sengketa Taiwan, polemik demokrasi Hong Kong, dan isu penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur.

Kedua negara juga unjuk kekuatan militer di Laut China Selatan.