POLITIKAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda segera menyelesaikan polemik pembiayaan BPJS Kesehatan bagi 49.000 warga penerima Bantuan Iuran (PBI).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan tersebut tidak boleh berubah menjadi perdebatan kewenangan antara gubernur dan wali kota. Menurutnya, kepastian jaminan kesehatan masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama.
DPRD Samarinda Soroti Kondisi Warga Pra Sejahtera
Anhar menyebut masih banyak warga Samarinda yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 36 persen masyarakat masuk kategori pra sejahtera.
Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Sekitar 36 persen warga Samarinda masih berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih berat, apalagi kalau harus membayar iuran kesehatan setiap bulan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.
Anhar Minta Gubernur dan Wali Kota Duduk Bersama
Anhar meminta Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi pembiayaan BPJS bagi 49.000 warga tersebut.
Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab anggaran.
“Tidak perlu saling memperdebatkan soal siapa yang harus menanggung pembiayaan. Yang terpenting sekarang adalah mencari jalan keluar bersama agar masyarakat tetap mendapat jaminan kesehatan,” tegasnya.
DPRD Samarinda Nilai Kesehatan Jadi Hak Dasar Masyarakat
Politisi Komisi IV DPRD Samarinda itu menegaskan akses kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika warga tidak mampu berobat karena persoalan biaya, maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bisa semakin memburuk.
Menurutnya, masyarakat yang sakit tetapi tidak memperoleh layanan kesehatan berpotensi kehilangan produktivitas dan memperparah lingkaran kemiskinan.
“Kesehatan itu kebutuhan paling mendasar. Kalau masyarakat tidak bisa berobat karena terkendala biaya, dampaknya akan besar terhadap kehidupan mereka,” jelasnya.
DPRD Siap Fasilitasi Pertemuan Pemprov dan Pemkot
Anhar mengatakan DPRD Samarinda siap memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda untuk menyamakan langkah terkait pembiayaan PBI.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data dan anggaran agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan yang dapat mengganggu kepesertaan BPJS masyarakat miskin.
“Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat warga kehilangan hak atas layanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Menurut Anhar, pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah dan pembagian beban anggaran harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data.
Warga Penerima PBI Tunggu Kepastian Jaminan Kesehatan
Wacana pengalihan pembiayaan PBI dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dan kota memang sudah muncul sejak adanya penyesuaian kewenangan dan fiskal daerah.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang memastikan nasib 49.000 warga Samarinda penerima bantuan iuran tersebut.
Anhar berharap pertemuan antara gubernur dan wali kota segera terlaksana agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kita siap membuka ruang diskusi. Yang paling penting sekarang, masyarakat penerima BPJS itu jangan sampai kehilangan jaminan kesehatannya,” tutupnya.
(Adv)
