Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menjaga efektivitas dan efisiensi di segala sektor, sekaligus memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain kebijakan pengurangan tenaga Honorer, Kementerian Dalam Negeri juga tengah menyusun surat edaran yang akan menjadi panduan kepala daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran di daerahnya masing-masing.

Bima Arya menyatakan surat edaran disiapkan sebagai bagian dari pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran di daerah lebih efektif dan sesuai prioritas dengan prioritas pembangunan.

"Kemendagri sendiri sekarang sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing," kata Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).

(*)