POLITIKAL.CO, SAMARINDA - Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal Bulan September ini membuat warga resah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi turut diamini oleh DPRD Kaltim. Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim memaparkan, pemerintah pusat telah bicara adanya pencabutan subsidi BBM secara perlahan dan bertahap. "Tentu ketika subdisi dicabut tentu harga BBM mengalami kenaikan," kata Tio, sapaan akrabnya, Kamis (1/9/2022). "Jika terjadi kenaikan, otomatis akan terjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut jadi meningkat. Ini perlu penyikapan," paparnya. Merespon rencana kenaikan harga BBM, DPRD Kaltim khususnya komisi II bahas peluang alokasi anggaran di APBD Kaltim, untuk beri subdisi BBM bagi warga Bumi Mulawarman. "Ada pembahasan kami di DPRD Kaltim, bagaimana jika BBM disubsidi dari APBD Kaltim, dan sebagainya," paparnya. Nidya menyebut rencana alokasi anggaran ke subsidi BBM perlu pembahasan mendalam bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. "Menurut saya, ayo kita bicara ke pemerintah (pemprov dan pusat) apakah memungkinkan kita mensubsidi masyarakat Kaltim misalnya," tegasnya. "Jangan sampai bersinggungan dengan kebijakan presiden tentang satu harga BBM di seluruh Indonesia. Ini kemudian perlu kita sikapi," pungkasnya Walau pada 1 September hari ini, harga BBM belum naik, bahkan untuk BBM non subsidi mengalami penurunan harga. Meski begitu, besar kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi tinggal menunggu waktu. (Advertorial)