POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota DPRD Kota Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun kedua kalinya menggelar serap aspurasi (reses). Kali ini, wakil rakyat dapil V Sungai Pinang dan Samarinda Utara itu reses di RT 26 Jalan Rapak Binuang II, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara pada Rabu, (9/2/2022). Afif sapaannya itu menampung beragam persoalan yang disampaikan warga. Seperti di antaranya perihal semenisasi jalan, perbaikan drainase, hingga keluhan truk parkir yang kerap mengantre di SPBU Jalan PM Noor. Kepada awak media, anggota Komisi I DPRD Samarinda itu menegaskan bakal menindaklanjuti ragam masalah yang disampaikan warga. Ia menyebut, di luar masalah antrean truk, realisasi bakal dilakukan dalam waktu dekat "Soal antrean truk saya sudah sampaikan lama. Saya tahu ini jalan provinsi dan notabene-nya bukan kewenangan saya di DPRD Samarinda, tapi akan saya sampaikan ke teman-teman Partai Gerindra Kaltim bagaimana cara memecahkan masalahnya," kata Afif kepada awak media. Afif menambahkan, mengenai antrean truk dirinya telah mendapat salah satu musababnya. Itu lantaran adanya oknum yang mengumpulkan BBM secara pribadi. "Ada bukti foto oknum pengepul menggunakan mobil pikap, ini yang menghabiskan BBM dan menyebakan antrean begitu panjang," bebernya. Sorotan terhadap usaha PT Pertamina itu tak hanya masalah antrean truk. Afif menyebut, stand Pertamina di SPBU Jalan PM Noor juga terpantau menutupi parit yang ada di bawahnya. "Sehingga drainase itu berbelok-belok. Kalau tidak ada kan, artinya air bisa lancar. Ini juga akan kita teruskan ke komisi terkait," ungkapnya. Afif menyadari bahwa antrean truk di SPBU Kota Samarinda yang mengular hingga memakan jalan tak hanya terjadi di Jalan PM Noor saja. Kendati, beberapa SPBU di wilayah lain Kota Tepian pun turut terjadi, bahkan di antaranya hingga memakan korban jiwa. "Seperti yang terjadi di daerah pergudangan. Ini akan saya sampaikan ke ketua Komisi I juga, karena ini juga menyangkut izin. Truk parkir ini selalu memakan korban," terangnya. Untuk diketahui, Komisi III DPRD Kota Samarinda juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu terkait masalah antrean truk. Namun, langkah tersebut tak memberikan dampak signifikan. "Saya sudah suarakan lama, saya pribadi berani mencabut izin mereka (SPBU, Red) jika tidak mendengarkan arahan dari komisi III. Saya berani melakukan itu karena kita benar," tegasnya. "Jelas, ini akan langsung ditujukan kepada pihak Pertamina juga. Pertamina jangan hanya diam, dia yang punya usaha harus bertanggung jawab, jadi bukan hanya pemerintah yang punya andil," tambahnya. (Adv/*)