POLITIKAL.ID - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menganggap permasalahan yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo sebagai konflik vertikal antara warga versus negara. Oleh karenanya Usman mengatakan Presiden Jokowi selaku pemimpin pemerintahan pemilik program strategis nasional Bendungan Bener di Wadas harus bertanggung jawab. "Keliru masalah Wadas sebagai konflik horizontal yang benar adalah konflik vertikal antara warga dan negara," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (10/2). Usman membenarkan konflik horizontal antara warga juga terjadi di Desa Wadas, Namun menurutnya konflik tersebut ada karena kebijakan pemrintah yang memaksakan proyek strategis nasional dengan terburu-buru. Akibat kebijakan tersebut akhirnya timbul kelompok yang pro dan kontra terhadap proyek yang dicanangkan pemerintah. "Tanpa partisipasi dan konsultasi apalagi persetujuan dari seluruh warga," kata dia. Menurut Usman, langkah yang harus diambil pemerintah adalah segera menarik pasukan dari Desa Wadas. Presiden Jokowi, kata dia, bertanggung jawab atas hal itu. "Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampaknya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum," tuturnya. Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyatakan insiden yang terjadi di Desa Wadas murni tanggung jawab Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan jajarannya. "Ini murni tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Gubernur Jateng dan turunannya untuk menyelesaikan," kata Junimart lewat pesan singkat, Kamis (10/2). Ia mengatakan penyelesaian persoalan yang terjadi di Desa Wadas tak perlu menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Mosok untuk hal demikian ini ada yang minta Presiden bertanggung jawab," ujarnya. Lebih lanjut Junimart juga mengajak semua pihak menunggu penjelasan konkret yang sesuai fakta tentang kekisruhan di Desa Wadas dari Ganjar dan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. (*)