POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda temukan 2.699 surat dukungan untuk bakal calon jalur perseorangan gunakan data aparatur sipil negara (ASN).

Data melonjak drastis dari temuan awal hanya sekitar 50 suray dukungan.

"Bawaslu mengantongi ribuan nama-nama itu byname dan by address," kata Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Susanto, melalui keterangan tertulis, Sabtu sore (21/3/2020).

Temuan itu, usai Bawaslu Samarinda merangkum angka pengawasan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga berpolitik praktis mendukung bakal pasangan calon perseorangan.

"Ini angka fantastis, tersebar di dua bakal pasang calon, ini fenomena apa saya nggak tahu, yang pasti harus difaktualisasikan agar tidak pro-kontra" kata Imam Susanto.

Imam berpendapat, dari segi aturan ASN jelas dilarang berpolitik praktis.

Tak hanya di dunia nyata, juga di media sosial.

Jika ditemukan ASN menyukai, membagikan, atau memposting foto bakal calon, hal itu sudah masuk dalam bagian pelanggaran kode etik.

Namun, terkait 2.699 surat dukungan yang ditemukan. Imam menjelaskan, bisa saja hal itu terjadi tanpa sepengetahuan ASN terkait.

"Banyak kemungkinan, ASN bisa nggak tau namanya dicatut, ASN sudah pensiun dan benar mendukung, atau LO penghubung dapat sumber data ASN lengkap dengan E-KTP lalu digunakan," kata dia.

Bawaslu dipastikan jika ada ASN menyatakan mendukung, sanksi komisi ASN menanti.

"ASN itu harus netral dan kelihatan netral, kalau tidak ya Bawaslu tinggal meneruskan ke komisi ASN, biar mereka yang menilai," kata Imam.

Bahkan, Bawaslu Samarinda sudah melaporkan salah satu ASN aktif ke Komisi ASN yang ditemukab berpolitik praktis.

Dari 2.699 surat dukungan yang ditemukan, akan dipastikan kembali kebenarannya saat verifikasi faktual digelar KPU Samarinda sejak 26 Maret mendatang.

"Biarlah KPU bekerja, kami juga akan awasi mekanismenya," lanjut Imam. (Redaksi Politikal-003)