Jajaran Bawaslu, katanya, sangat mewaspadai adanya praktik mobilisasi massa, mengingat sejumlah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak berbatasan wilayahnya dengan kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak.

Sebagai contoh, Kabupaten Nabire yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai. Sementara Kabupaten Keerom berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Untuk mencegah hal itu, Bawaslu berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memblokade massa di pintu perbatasan kabupaten-kabupaten tersebut sejak H-3 pemungutan suara hingga saat pemungutan suara.

"Jangan sampai saat pemungutan suara ada mobilisasi massa besar-besaran dari kabupaten lain ke kabupaten tetangga yang menyelenggarakan pilkada sehingga orang-orang dari tempat lain menjadi joki untuk kepentingan calon tertentu. Itu yang kami antisipasi mulai dari sekarang," jelas Ronald.

Sebelas kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan Pilkada Serentak 2020 yaitu Merauke, Asmat, Yahukimo, Boven Digoel, Nabire, Keerom, Supiori, Waropen, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang dan Yalimo. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "7 dari 11 Daerah Pilkada Papua Punya Tingkat Kerawanan Tinggi"