POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Media sosial di Samarinda dihebohkan dengan beredarnya video keributan para anggota dewan. Kali ini, keributan diduga terjadi pada anggota serta Ketua DPRD Samarinda. Dalam video yang beredar di Facebook, terlihat beberapa oknum anggota dewan DPRD Samarinda. Terekam ada Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, Sekretaris Dewan DPRD Samarinda, Agus Tri, serta anggota dewan lainnya. Selain itu, ada pula Sugeng Chairuddin yang menjabat sebagai Sekkot Samarinda saat ini. Dalam video terdengar suara pecahan benda kaca. Selain itu, terdengar pula suara teriakan. Diduga perdebatan itu terjadi terkait hilangnya dana pokok pikiran pada anggota dewan di DPRD Samarinda sebelumnya. Terkait adanya video keributan anggota dewan ini, Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo berikan pendapat. Meskipun hanya dugaan, Buyung sampaikan bahwa beredarnya video sekaligus menjadi bukti bahwa ada ruang-ruang di luar ruang pembahasan resmi, seperti misalnya rapat antara eksekutif dan legislatif dalam membahas anggaran, yang justru dimanfaatkan untuk pembahasan yang semestinya tidak dilakukan. “Ini bukti bahwa pembahasan keuangan untuk publik masih tidak terbuka,” ucap Buyung. “Sekaligus menunjukkan kegagalan eksekutif dan legislatif Kota Samarinda dalam mengurus warga Samarinda,” ucapnya. Buyung menduga, adanya keributan itu, diakibatkan tidak meratanya pembagian terkait pokir. Hal ini lah yang disebutnya bisa jadi dugaan terjadinya perdebatan. “Bahwa anggaran Negara masih jadi bancakan terbukti dengan perkelahian di video itu,” ucapnya. “Harusnya mereka semua malu dan meminta maaf kepada seluruh warga kota,” lanjut Buyung. Selain itu, Buyung juga sampaikan, beredarnya video sekaligus menjadi pembelajaran bagi para pemimpin di Kota Samarinda. “Jangan diulangi lagi ketololan ini, dan memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam setiap perencanaan dan pembahasan anggaran sebagai pengawas anggaran,” ujarnya. Ia pun bersyukur, video tersebut terungkap ke publik, meskipun hanya melalui media sosial ataupun pesan di WhatsApp. “Meski beredar dalam jejaring medsos saja, dan bukan dari video resmi pemerintah, tetapi ini menjadi bukti. Adalah bahaya jika video itu tak tersebar, karena bisa saja, publik jadi tidak mengetahui sama sekali bahwa ada pembahasan yang dilakukan di ruang resmi pembahasan anggaran,” ujarnya. (*)