Audit Hukum diharapkan dapat mendukung program pembinaan hukum BPHN mulai dari level pemerintahan desa. Dengan efektivitas Audit Hukum, kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkat dan pelanggaran hukum dapat diminimalisir.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan telah menjalankan program pembinaan hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan hukum di Provinsi Kalimantan Timur.

"Upaya pembinaan hukum melibatkan penyelenggaraan bantuan hukum, pembentukan dan pembinaan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Binaan, serta penyebarluasan informasi hukum dan analisis serta evaluasi hukum" Ungkapnya

Dengan kehadiran JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum di Kantor Wilayah, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Gun Gun Gunawan berharap keberadaan JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum mendukung komitmen BPHN dalam membentuk budaya hukum yang baik di masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan, serta jajaran pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Perwakilan Biro Hukum Pemprov Kaltim, dan JF Penyuluh Hukum serta Analis Hukum Kanwil.

(Redaksi)