POLITIKAL.ID - Pelaksanaan pembinaan hukum di masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas negara. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini berupaya membangun sistem pembinaan hukum yang komprehensif.
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyoroti cakupan luas pelaksanaan pembinaan hukum, termasuk regulasi, hukum adat, dan hukum agama. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang memadai diperlukan untuk menjalankan fungsi ini.
"Kehadiran Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum dan Analis Hukum sangat penting dalam peran pembinaan hukum di masyarakat," ujar Widodo dalam acara Penguatan dan Pembinaan Terhadap Organisasi Bantuan Hukum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.
Widodo menekankan bahwa peran JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum harus memiliki susunan sistematik dalam penguatan program pembinaan hukum nasional sesuai dengan karakteristik masing-masing. Para Penyuluh Hukum diharapkan dapat merancang strategi penyuluhan hukum yang sistematis, sementara para Analis Hukum diharapkan mampu melakukan evaluasi hukum mulai dari tingkat peraturan terendah di desa-desa.
Selanjutnya, Widodo meminta Kantor Wilayah untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum. Program pembinaan hukum harus dimulai dari level pemerintahan desa. BPHN sedang menyiapkan proses pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Audit Hukum pada pemerintah desa.
"Kita akan memulai pengembangan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Audit Hukum pada pemerintah desa yang Kepala Desanya telah meraih gelar Non Litigation Peace Maker pada ajang Paralegal Justice Award," kata Widodo.
Audit Hukum diharapkan dapat mendukung program pembinaan hukum BPHN mulai dari level pemerintahan desa. Dengan efektivitas Audit Hukum, kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkat dan pelanggaran hukum dapat diminimalisir.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan telah menjalankan program pembinaan hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan hukum di Provinsi Kalimantan Timur.
"Upaya pembinaan hukum melibatkan penyelenggaraan bantuan hukum, pembentukan dan pembinaan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Binaan, serta penyebarluasan informasi hukum dan analisis serta evaluasi hukum" Ungkapnya
Dengan kehadiran JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum di Kantor Wilayah, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Gun Gun Gunawan berharap keberadaan JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum mendukung komitmen BPHN dalam membentuk budaya hukum yang baik di masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan, serta jajaran pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Perwakilan Biro Hukum Pemprov Kaltim, dan JF Penyuluh Hukum serta Analis Hukum Kanwil.
(Redaksi)
