POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun bertemu dengan Direktur Umum (Dirum) BPJS Kesehatan, Andi Afdal di Balaikota Samarinda pada Rabu (6/10/2021). Pertemuan tersebut membahas program-program Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda yang berencana, untuk disinergikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan sinergi antar program tersebut perlu untuk ditindaklanjuti. "Intinya kita saling mendukung program baik program-program yang ada di Pemkot maupun di BPJS kesehatan, secara teknis rencana ini nanti disusun Pemkot Samarinda," kata Andi Harun seusai pertemuan. Untuk itu, anggaran yang digelontorkan bisa optimal berjalan ketika APBD Murni 2022 telah disepakati bersama DPRD Samarinda. "Bagaimana Pro Bebaya sebagai program unggulan dari pemkot juga bisa mendukung warga Kota Samarinda, untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui anggaran yang memungkinkan, kurang lebih begitu konsepnya," imbuhnya. Sementara itu, Direktur Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal usai pertemuan, kunjungan itu merupakan silaturahmi pihak BPJS dengan Pemkot Samarinda agar sinergitas kedua lembaga bisa berjalan baik. "Sebenarnya lebih tentang hubungan kemitraan kami dengan Pemkot Samarinda, kemudian kami harapkan juga sinergi antara program pemkot dengan JKN bisa berjalan hingga manfaatnya bisa lebih luas," ungkapnya. Selain itu, pihak BPJS Samarinda juga melaporkan kepesertaan JKN di Kota Samarinda yang hingga saat ini telah mencapai 89,5 persen. Dari angka tersebut, dijelaskan lebih lanjut dari Kepala cabang BPJS Kota Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, akan ada penambahan terbaru terkait penonaktifan PBI JK sejumlah 8.500 jiwa yang dapat menambah kepesertaan BPJS di Kota Samarinda. "Memang ada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Sosial untuk penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tapi akan divalidasi lagi oleh Dinsos," terangnya. (*)