POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan (BPKAD) Kota Balikpapan belum dapat menjelaskan beberapa hal terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Pujiono, mengatakan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bankeu Provinsi Kalimantan Timur ini. "Ini masih proses pemeriksaan BPK dan belum ada rekomendasi hasilnya apa, tapi nanti kalau saya klarifikasi tidak sesuai temuan BPK nanti akan jadi masalah," ucap Pujiono Direncanakan hari Jumat ini akan diagendakan action plan oleh BPK, selanjutnya penyampaian opini, dan BPKAD akan memberikan hasilnya. "Setelah itu saya bisa klarifikasi menentukan alurnya yang Bankeu Rp 128 Miliar itu. Belum bisa bikin klarifikasi saat ini, nanti setelah dari BPK selesai," katanya. Diduga ada beberapa proyek atau kegiatan yang terdaftar dalam pagu Bankeu provinsi namun dikerjakan Pemkot Balikpapan menggunakan APBD kota. Terkait hal ini, Pujiono juga belum dapat berbicara banyak apakah benar Pemkot Balikpapan menggunakan APBD untuk proyek yang ada di pagu Bankeu Provinsi. "Kalau misalnya saya bilang pakai APBD, tapi kalau rekomendasi BPK ternyata bukan pakai APBD kan jadi masalah," ujarnya. Saat ini BPKAD Kota Balikpapan masih menunggu temuan apa saja yang akan disampaikan BPK dalam beberapa minggu lagi. "Jadi tunggu saja terutama bagaimana kegiatan Bankeu yang belum dibayar, tunggu 1-2 minggu ini," ungkapnya. Sebagai informasi, Pemkot Balikpapan mestinya mendapat jatah bankeu Rp 128,9 Miliar. Hanya saja, hingga akhir tahun 2021, bankeu yang dibayarkan provinsi ke Balikpapan, hanya Rp83,7 miliar atau 65 persen. Sisanya, Rp45,11 miliar batal disalurkan. Sebelumnya, Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim menyebut, Rp45 miliar jatah bankeu Balikpapan, tidak disalurkan lantaran tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. "Ditransfer sesuai dengan ketentuan, itulah yang kami bayar. Kalau tidak sesuai ketentuan, kami tidak bayar," kata Sa'duddin, dikonfirmasi Rabu (11/5/2022) lalu. Dalam surat Gubernur Kaltim, tertanggal 25 Februari 2021, tahun lalu. Balikpapan mengusulkan 223 paket kegiatan. Melalui surat resmi itu, Gubernur Kaltim menekankan perlu adanya klarifikasi dari kabupaten/kota ke provinsi. "Setelah itu, diproseslah oleh kabupaten atau kota. Proses lelang membayar kabupaten atau kota. Setelah pembayaran baru ditagihkan ke provinsi," paparnya. Sebagian besar usulan proyek di dokumen bankeu telah memenuhi ketentuan. Sisanya, 35 persen dari usulan paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pergub 49 Tahun 2020. "Di antara itu ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak kami bayar," ujarnya. "Ketika sudah ada surat dari gubernur, tidak boleh langsung dieksekusi. Harus ada proses kabupaten atau kota dan provinsi melakukan klarifikasi," sambungnya. Namun diduga ada beberapa proyek yang terdaftar dalam pagu bankeu provinsi namun dikerjakan Pemkot Balikpapan, menggunakan APBD kota. Dikonfirmasi terkait hal itu, Sa'duddin menyebut tidak melanggar ketentuan. Pasalnya, sesuai Pasal 8, Ayat 1, Pergub 49/2020, bankeu yang disalurkan provinsi masuk ke APBD kabupaten atau kota. Sehingga penggunaan APBD Balikpapan, mengerjakan proyek bankeu, tidak melanggar ketentuan. "Terserah Balikpapan sendiri, itu urusan rumah tangga Balikpapan sendiri. Terserah aja, kabupaten atau kota bagaimana," tegasnya. Hanya saja, kabupaten atau kota sebelum mengerjakan proyek bankeu mesti melakukan klarifikasi ke Gubernur Kaltim, memenuhi ketentuan Pergub 49, hingga menerbitkan DPA. Jika tidak, maka Balikpapan melanggar aturan. "Setelah klarifikasi, kab atau kota menerbitkan DPA. DPA dikirim ke provinsi, setelah dikirim baru kami bayarkan bankeu 25 persen," katanya. Sementara itu, Dadek Nandemar, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, dikonfirmasi terkait bantuan keuangan ke Balikpapan, belum bisa berkomentar banyak. "Wa'alaikumsalam, silahkan ke humas saya saja ya," jawab Dadek, singkat dihubungi lewat pesan singkat WhatsApp, Kamis (19/5/2022). Surya Satya Darma, Humas BPK Perwakilan Kaltim, juga belum bisa menjawab lebih lanjut. Pasalnya diketahui saat ini pihaknya di BPK Kaltim, masih melakukan proses pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari kepala daerah di Kaltim, termasuk LKPJ Balikpapan. Diketahui, saat ini BPK Kaltim, masih melakukan pemeriksaan sejak Maret lalu. Sesuai ketentuan pemeriksaan akan berlangsung hingha dua bulan. Nantinya, seluruh temuan pemeriksaan baik administrasi dan pemeriksaan lapangan, akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kaltim, yang ditarget rampung akhir Mei 2022 ini. (*)