POLITIKAL.ID - Dalam Debat Publik Kedua Pilkada 2024 yang berlangsung pada 9 November 2024 di Kota Samarinda, salah satu topik utama yang mendapat perhatian adalah masalah perlindungan perempuan dan anak, di tengah maraknya kasus kekerasan di kota tersebut.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang dikelola oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A), Kota Samarinda mencatatkan kasus kekerasan yang cukup tinggi, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam debat tersebut, calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memaparkan pandangannya terkait upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini harus ditangani dari tiga perspektif utama: regulasi, struktural, dan kultural.

Regulasi dan Struktural

Andi Harun menilai bahwa regulasi yang ada sudah cukup lengkap. Ia menyebutkan beberapa peraturan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Instruksi Wali Kota tentang perlindungan ini. 

Partisipasi Masyarakat

Andi Harun juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Beberapa langkah yang sudah diambil, seperti pembentukan Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Forum Kekerasan Rumah Tangga di 59 kelurahan, bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kapolresta, dalam pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sudah dilakukan.

Evaluasi dan Penyuluhan

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Andi Harun menyadari perlunya evaluasi terhadap program-program yang ada, agar lebih efektif dalam melindungi perempuan dan anak. Ia juga menyoroti pentingnya penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan ini.

Dampak Pandemi COVID-19

Salah satu faktor yang dinilai memperburuk situasi adalah dampak pandemi COVID-19. Andi Harun menjelaskan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak sejak pandemi, dengan adanya keterbatasan ekonomi dan perubahan pola hidup akibat kebijakan Work From Home (WFH). Oleh karena itu, penanganan kekerasan ini harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Komitmen Bersama

Di akhir penyampaiannya, Andi Harun menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi prioritas bersama, dengan melibatkan masyarakat serta kelompok-kelompok yang peduli.

Dengan pandangan tersebut, Andi Harun menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Kota Samarinda.