Terlebih, jika kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya.

Menurut dia, mestinya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian infuencer 'mengendorse' setiap produk pemerintah, tapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut.

Lebih lanjut Didik mengatakan, apabila kebijakan tersebut dibuat secara transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan rakyat, secara otomatis dengan sarana dan sumber daya yang dimiliki negara, rakyat bukan hanya menjadi infuencer pemerintah, tapi lebih dari itu, rakyat akan membanggakan produk pemimpinnya.

"Contoh yang paling konkret adalah pada era SBY ketika ada program prorakyat yang inline dengan kebutuhan rakyat, memori rakyat tidak akan pernah hilang atas kemanfaatan Program pro rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster (kelompok), yaitu klaster 1 (bantuan dan perlindungan sosial), klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat), Klaster 3 (Kredit Usaha Rakyat), Klaster 4 ( Program Pro Rakyat)," tutur dia. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Influencer Dibayar Rp90 Miliar, Demokrat Contohkan Cara SBY Sosialisasi Program"