POLITIKAL.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim melaksanakan rapat pembahasan usulan penambahan komponen Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dan Dana Bagi Hasil lainnya dari sub sektor perkebunan, di Kantor Penghubung Kaltim di Jakarta, Kamis (23/6/2022). Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menjelaskan, kegiatan itu dilakukan untuk masukan kepada Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun usulan draft yang dibahas yakni terkait hasil perkebunan kelapa sawit dan dibahas bersama perwakilan provinsi penghasil yang hadir. "Alhamdulillah, seluruh provinsi penghasil kelapa sawit dan komoditi perkebunan lainnya sepakat mengusulkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI," ujar Ismiati. Ismiati menyampaikan, selama ini komponen dana transfer tidak membagihasilkan SDA sawit dan perkebunan lainnya. Namun, lewat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya amanah pada pasal 123, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan DBH lainnya. "Untuk itu, kami berdiskusi dan menyepakati beberapa hal. Bila mendapatkan DBH-SDA, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat ekonomi daerah, memperkuat fiskal daerah dan menumbuhkan ekonomi baru oleh pemerintah daerah," jelas Ismiati. Pertemuan dihadiri 22 perwakilan pemerintah provinsi penghasil kelapa sawit se-Indonesia. Pada kesempatan itu, Ismiati didampingi Kepala Dinas Perkebunan Ujang Rahmad dan Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup TGUP3 Kaltim Dr Zulkarnain dalam diskusi usulan komponen DBH sawit tersebut. (ADV/Kominfo Kaltim)