POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pembangunan Infrastruktur tentunya sangat penting bagi akses percepatan roda perekonomian masyarakat dari Desa menuju daerah Perkotaan. Hal ini menjadi perhatian lantaran kerusakan akses jalan antar Kecamatan Kaubun-Kaliorang-Karangan yang merupakan jalur Provinsi yang termasuk dalam darah Kabupaten Kutai Timur. Respon pun datang dari Mahasiswa Kaubun yang mengatasnamakan dari IKBM (Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa) Kaubun, menurut Hasbi Mo'a selaku Ketua IKBM Kaubun mengatakan, Pemerintah provinsi kurang serius untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut. "Sudah seharusnya Pemprov mengerjakan perbaikan infrastruktur demi keselamatan pengguna jalan. Sebab jika jalan rusak pasti masyarakat mengalami kesulitan, terutama di sektor ekonomi. Ini baru salah satu dari sekian banyaknya masalah kerusakan jalan, masih banyak beberapa titik yang rusak akses antar Kabupaten/Kota, Kecamatan karena itu sudah bagian dari wewenang Pemerintah Provinsi," tegasnya. Hal itu juga mendapat reaksi dari Dewan Pembina IKBM Kaubun, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltim untuk segera turun tangan jangan menunggu ada korban baru bergerak respon. "Dinas PU Kaltim harus segera turun ke lapangan secepatnya diperhatikan, perbaiki infrastruktur jalan yang rusak jangan menunggu viral di sosial media atau ada yang jatuh korban baru bergerak," kata Richardo. Richardo juga menyampaikan Pemerintah kabupaten juga harus tinjau ke pedalaman untuk melihat secara langsung pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang sebab syarat-syarat pembangunan mesti dimulai dari pinggiran dan pedalaman khususnya akses jalan antar daerah kabupaten atau kota antar kecamatan hingga desa agar berkesinambungan dengan jargon Kaltim berdaulat tidak sekedar sloganis bombastis juga bagi Pemerintah. "Jika tidak dikerjakan secepatnya, maka Dinas PU Kaltim perlu dilakukan evaluasi kinerjanya dan tugas Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan infrastruktur tidak hanya sekedar menebarkan janji saat Pemilu bagi rakyat," tutup Richardo. (*)