POLITIKAL.ID, SAMARINDA- Buntut pengosongan paksa gedung Yayasan Melati Kaltim dan SMAN 10 Samarinda mendapat respon DPRD Kaltim. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub menjelaskan kedua belah pihak sudah mengajukan permintaan untuk bertemu Komisi IV dan juga sudah menerima laporan langsung dari SMAN 10 dan beberapa golongan masyarakat. "Yang jelas Komisi IV masih mendalami kasusnya. Juga DPRD ini berdiri tegak untuk semua kepentingan tidak ada yang kita dukung ataupun sisihkan," ujar Rusman Yaqub saat dijumpai awak media, Senin (7/6/2021). Ditambahkan Rusman lagi, ia menyayangkan mengapa dunia pendidikan tarik menarik soal situasi tersebut, dimana seharusnya dunia pendidikan dibangun di atas kesadaran bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. "Bukan dipertontonkan untuk saling berebut. Mestinya kita bersatu padu untuk meningkatkan kualitas pendidikan," sesalnya. Ditanya mengenai kemungkinan adanya opsi tempat untuk SMAN 10, Rusman menuturkan belum bisa memutuskan karena saat ini pihaknya masih mendalami hal tersebut. Namun mantan tenaga pendidik ini juga menganggap, kurang wajar jika masih ada sekolah pemerintah yang masih membutuhkan ruangan tetapi tidak tersedia. "Kan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan standar. Kita bukan menyayangkan salah satu pihak, tetapi mestinya persoalan dunia pendidikan tidak hiruk pikuk seperti ini," pungkasnyanya. (*)