POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memiliki solusi terkait pemenuhan logistik pangan ditengah pembatasan sosial dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub di ruang kerjanya seusai rapat gabungan antar komisi.

Simulasi kebijakan itu terkait kesiapan ketersedian logistik pangan jelang puasa ramadan umat muslim dua pekan mendatang dan hari raya idulfitri.

Berdasarkan penuturan dinas terkait, stok logistik cukup 3 bulan kedepan. Namun hanya bawang putih yang stoknya tak sampai 1,2 bulan sehingga perlu menjadi perhatian dari Pemprov Kaltim untuk ditambah stoknya.

"Komoditas pangan masyarakat selama tiga bulan kedepan sedang kami bahas agar tersedia dan tercukupi," ujar Rusman sapaannya kepada awak media, Senin (13/4/2020).

Untuk stok beras di Kaltim, politisi PPP itu menyebut stok tersedia saat ini diperkirakan mencapai waktu 2,5 bulan.

Seperti diketahui, kebutuhan pangan di Kaltim sepenuhnya menggantungkan suplai dari pulau Jawa dan Sulawesi.

Disampaikan Rusman lagi, hal itu berkaitan dengan kebijakan Kota Balikpapan dan Samarinda tentang pembatasan pergerakan manusia antar provinsi terlebih luar pulau Kalimantan.

Setelah mendengar asosiasi perusahaan pelayaran khususnya angkutan logistik, pembatasan masuknya penumpang dari luar pulau turut memberikan kerugian lantaran dalam keadaan normal, pengangkutan logistik berbarengan dengan angkutan penumpang.

Dengan kebijakan yang hanya mengangkut logistik, maka akibatnya perusahaan pelayaran merugi dan ogah berlayar karena beban operasional lantaran pendapatan dari angkutan penumpang telah menghilang.

"Ketika pemkot melarang angkutan penumpang mestinya ada kebijakan insentif," imbuhnya.

insentif untuk menunjang ketersedian pangan itu perlu kerjasama pemerintah dan pengusaha pelayaran yakni dengan kewenangan pemerintah bisa menurunkan Pajak Bahan Bakar sekira 50 persen.

Selain itu pemerintah memberikan subsidi biaya angkut logistik sebatas menutupi kerugian.

Tak hanya itu, simulasi kebijakan juga yakni, membebaskan biaya berlabuh atau tambat kapal logistik sampai status pembatasan sosial dicabut pemerintah dan ketersediaan pangan di Kaltim benar-benar tercukupi.

"Kebijakan Pemprov Kaltim sangat perlu disituasi seperti ini. Koordinasi KSOP mesti lebih intens agar bisa berjalan," katanya memberikan perumpamaan kebijakan pemprov.

Dengan adanya kewenangan provinsi yang menjangkau kabupaten dan kota. Wakil rakyat dua periode di Kaltim itu berharap potensi kelangkaan pangan dapat teratasi dan penimbunan bahan pokok tidak dilakukan distributor untuk mencari keuntungan ditengah masa status darurat kesehatan. (Redaksi Politikal - 001)