POLITIKAL.ID - Politikus Fahri Hamzah Menilai standar etika pejabat pada saat ini mulai menurun. Hal itu dikarenakan mereka tidak dapat membedakan persoalan negara dengan pribadi. Fahri Hamzah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia memiliki alasan tersendiri mengapa pihaknya menyebut etika pejabat menurun. Hal ini diungkap oleh oleh Fahri Hamzah melalui akun Twiter pribadinya. Menurut pria yang pernah mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2011 itu pejabat negara sudah tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dipraktikkan dalam suatu jabatan. "Standar etika pejabat negara menurun, tidak bisa membedakan mana negara mana pasar, mana pribadi mana publik dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan," tulis Fahri di akun Twitter resminya, @Fahrihamzah dikutip, Minggu (07/11/2021). Ia menilai jubir-jubir saat ini berkeliaran tanpa pengetahuan dan tidak dapat membedakan antara lembaga dan individu. "Jubir-jubir berkeliaran tanpa pengetahuan. Tambah runyam pengertian tidak paham mana institusi mana personal," kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora ini Tidak diketahui pasti cuit itu ditujukan untuk siapa. Namun yang sedang menjadi perbincangan publik adalah informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berbisnis PCR. Luhut disebut memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjalankan usaha PCR. Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengakui adanya kepemilikan saham di PT GSI. Namun Luhut disebut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal. Luhut juga turut menepis tudingan atas pengambilan untung atas bisnis yang dijalankan oleh PT GSI dan menyebutkan perannya dalam membantu penyediaan tes Covid-19 salam skala besar. "Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk pamer untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," kata Menko Luhut Binsar dalam postingan instagram story pribadi, dikutip Jumat (5/11/2022). Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan disinformasi. Luhut mengungkapkan, tak ingin orang-orang yang berniat membantu penanganan pandemi Covid-19 merasa takut karena akan dituduh hal yang tidak semestinya. "Namun saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan. Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," paparnya. Menteri Luhut Binsar mengatakan pihaknya selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. "Kedua, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC wisma atlet," urainya. "Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," katanya. (*)Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Fahri Hamzah Sebut Standar Etika Pejabat Menurun, Tak Tahu Beda Urusan Negara dan Pribadi". https://nasional.sindonews.com/read/591939/12/fahri-hamzah-sebut-standar-etika-pejabat-menurun-tak-tahu-beda-urusan-negara-dan-pribadi-1636243903/10