"Bank Kaltimtara inikan sedang bermasalah karena banyak kredit macet yang terjadi di Bank Kaltimtara," katanya

Tak hanya terkait penambahan penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara, Fraksi PKB dan beberapa Fraksi lain di DPRD Kaltim juga menolak surat edaran (SE) Gubernur terkait minimal alokasi anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD sebesar Rp 2,5 miliar.

"Karena kami melihat edaran tersebut tidak memiliki payung hukum. Edaran itu sangat membatasi ruang perjuangan tuntutan konsituen," ujarnya.

Sehingga Fraksi PKB meminta kepada pimpinan DPRD untuk menunda kesepakatan rancangan KUPA tersebut.

"Kami mendorong agar pimpinan DPRD Kaltim segera menjadwalkan untuk rapat lanjutan Banggar dengan TAPD untuk membahas secara rinci dan secara spesifik hal-hal yang membuat DPRD menunda kesepakatan KUPA ini," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )