Jumat, 22 November 2024

Hadapi Pemilu 2024, Mendagri Sebut Jokowi Bakal Terbitkan Perpres Terkait Pengadaan Logistik Pemilu

Kamis, 14 April 2022 12:5

Mendagri, Tito Karnavian/ malangtimes.com

POLITIKAL.ID - Pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai hal jelang pemilihan umum 2024. Belum lama ini Presiden Joko Widodo telah melantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2022-2027. Kini Presiden Jokowi juga akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai logistik untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Hal itu dibeberkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam hal mempersiapkan pemilu 2024. "Bapak Presiden juga siap untuk membuat perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Nah saya kira ini salah satu komitmen dari pemerintah untuk mendukung," ujar Tito Ia juga mengatakan pengadaan logistik merupakan salah satu yang harus dipersiapkan jelang penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Menurutnya Presiden Jokowi telah berulang kali meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan jajaran menteri lainnya menyiapkan regulasi terkait pengadaan logistik untuk pemilu. "Sepanjang tidak bertentangan hukum, agar disiapkan regulasi dari tingkat pemerintah. Salah satunya masalah pengadaan barang dan jasa, logistik untuk pemilu," lanjutnya Tak hanya itu, dalam kesempatan tersbut Tito juga meminta anggaran Pemilu 2024 disusun secara efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan negara, pemerintah, dan rakyat membutuhkan biaya yang tak sedikit lantaran pandemi balum bisa dipastikan kapan akan benar-benar berakhir. "Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain," ujar mantan Kapolri tersebut. Tito menambahkan saat ini juga banyak program strategis nasional maupun daerah yang belum terselesaikan dan membutuhkan biaya. Hal ini belum ditambah dengan rencana pemekaran wilayah di Papua. "Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar," bebernya. (*)
Tag berita:
Berita terkait