Kebijakan AS terhadap kawasan Asia termasuk di dalamnya soal sengketa Laut China Selatan bisa lebih menyejukkan sehingga komunikasi dengan China tidak tegang, tetapi ada dialog yang bisa menurunkan ketegangan yang terjadi di sekitar Laut China Selatan.
"Karena secara jujur komunikasi kedua negara China-AS harus diakui memang ada ketegangan. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan kepemimpinan nanti, akan ada perubahan keadaan yang dibangun atas dialog yang intensif antar dua negara," tuturnya.
Terkait dengan hubungan kerja sama dua negara Indonesia dengan AS, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan tidak akan ada perubahan yang mendasar karena prinsip Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara manapun adalah bagaimana mendapatkan keuntungan secara nasional, dan di pihak lain juga mendapatkan keuntungan yang sama sehingga yang terbangun adalah kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Program-program yang disepakati bersama dengan Menlu atau Kedubes sekarang ya itu lanjutkan saja yang memang bisa dilanjutkan menurut pemerintahan baru, atau ditambahkan kalau bisa ditambahkan. Jadi kita tidak ganggu siapapun yang memimpin AS, apakah Trump atau Joe Biden. Prinsip kerja sama kita adalah saling menguntungkan kedua belah pihak," katanya.
Mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 itu mengatakan, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Trump, jika nantinya Biden terpilih maka diharapkan pendekatan yang dilakukan juga berubah.
"AS sebagai negara besar, negara super power, sikap-sikap politik yang disampaikan juga harus lebih wise (bijaksana) dan dialogis. Saya kira ini akan berpengaruh pada negara-negara di dunia, termasuk negara-negara muslim, negara-negara di Afrika dan lainnya sehingga akan ada suasana yang lebih sejuk lagi. Walaupun begitu, kita juga tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan Presiden Trump sekarang ini," tuturnya. (*)
Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Jika Biden Terpilih, Ini Harapan DPR Terkait Hubungan RI-AS"
