Dia melanjutkan, Pansus BBM ini sangat penting dibentuk sebagai wujud kesungguhan DPR menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait harga BBM. Melalui Pansus itu, DPR dapat menanyakan secara rinci dan komprehensif berbagai persoalan yang menyebabkan harga BBM belum diturunkan.

Masih kata Mulyanto, ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR. Apalagi sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada praktik oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas.

"Dugaan ini harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pemerintah jangan ambil untung berlebih dari rakyat yang saat ini sedang kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri Pembangunan ini.

Menurutnya, DPR perlu tahu apa yang membuat pemerintah sulit menurunkan harga BBM. Padahal negara ASEAN lain sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.

"Jika memang ada campur tangan mafia migas maka DPR harus segera bertindak dengan membuat Pansus. Pansus adalah sarana yang konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan itu," imbuhnya.

Ditambahkan Mulyanto, pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Kata dia, jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina.

"Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah perbulan," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Fraksi PKS Galang Dukungan Pembentukan Pansus BBM"