POLITIKAL.ID - Isu soal Presiden Jokowi akan jadi Ketua DPP Partai Golkar berhembus, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh semua calon Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Tidak terkecuali untuk Presiden Joko Widodo maupun cawapres Gibrang Rakabuming Raka.Pernyataan itu disampaikan Ical -sapaan Aburizal- menanggapi beredarnya isu Jokowi dan Gibran bergabung ke Golkar dan berpeluang menjadi petinggi partai.

Ada dua celah yang memungkinkan Jokowi jadi Ketum Golkar. Yakni, mengikuti kaderisasi Golkar selama lima tahun dan mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ical mengatakan ayah dan anak tersebut sah-sah saja bergabung menjadi kader Golkar. Namun, belum tentu jadi ketua umumnya. Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.

"Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi," kata Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Ubah AD/ART Partai Golkar

Ical menyebut ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar. Yakni, jika Golkar di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya atau dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.

Ical memandang perubahan AD/ART itu mungkin saja. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

"(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," kata Ical.

Kaderisasi Lima Tahun

Ical mengatakan jika tidak dapat melalui jalan itu, Jokowi atau Gibran masih berpeluang jadi Ketua Golkar. Jalan terakhir yang dapat dilalui adalah kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, mengatakan Jokowi belum dapat bergabung jadi kader atau pemimpin partai koalisinya. Jokowi masih menjabat presiden yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia.

"Sebaiknya Pak Jokowi itu di atas semua partai politik. Pak Jokowi itu bapak bangsa. Itu catatan pentingnya," kata Ahmad Doli.

Menurutnya, posisi Jokowi sudah dianggap sebagai pimpinan politik tertinggi. Artinya, menaungi semua partai termasuk Golkar. Setidaknya, sampai 20 Oktober 2024.

Ahmad menilai saat ini Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Peran Jokowi masih dibutuhkan meski sudah ada presiden baru setelah 20 Oktober 2024.

"Karena kami lihat prestasinya (Jokowi) selama dua periode ini luar biasa. Energinya masih cukup. Selama beliau bersedia, saya kira bangsa ini masih perlu saran dan masukan dari Pak Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir detikJateng, Gibran tidak banyak komentar terkait kabar tersebut. Gibran meminta untuk menanyakan langsung kepada yang menggulirkan isu itu.

"Ya yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata Gibran, Selasa (26/2/2024).

Gibran juga menampik dirinya bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Sejak dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, Gibran sering diisukan bergabung dengan Golkar.

"Itu lho, saya katakan saya masih fokus sama pekerjaan yang ada di balai kota," pungkasnya.

Sekjen Golkar Klaim Semua DPD Pilih Airlangga

Di sisi lain, isu Jokowi menjadi Ketum Golkar disebut berlawanan dengan keinginan para petinggi Golkar di berbagai daerah untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai Ketum. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Menurut, Lodewijk, semua pimpinan Golkar tingkat kabupaten/kota hingga provinsi berkomitmen untuk aklamasi.

"Kami bicara internal (partai) belum munas (musyawarah nasional). Intinya, mereka (Ketua DPD Golkar se-Indonesia) sampaikan aklamasi, aklamasi, Airlangga aklamasi," kata Sekjen DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Paulus mengatakan tekad bulat para Ketua DPD Golkar memilih Airlangga kembali memimpin karena faktor prestasi. Prestasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sudah diakui.

"Mereka semuanya apresiasi mereka mengakui leadership Pak Airlangga," kata Paulus.

DPD Golkar Bali

Sementara, Ketua DPD Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan petinggi Golkar tingkat DPD se-Indonesia termasuk Bali sudah menyampaikan komitmen Airlangga kembali menjadi ketum melalui surat pernyataan.

Isinya, mengusulkan, mendukung, dan memilih Airlangga kembali memimpin Golkar.

"Karena memang ada kesadaran. Bukan karena apa. Keinginan atas kemandirian. Kami ini menjaga muruah kebersamaan. Bali juga sudah komit. Sudah kami serahkan (surat) pernyataan kita," kata Sugawa Korry.

Sugawa Korry menyebut tidak mungkin para petinggi Golkar tingkat kabupaten dan kota berubah pikiran saat musyawarah nasional (munas) pada Desember 2024 mendatang. Airlangga dianggap berprestasi dalam kapasitasnya sebagai Ketum Golkar. Menurutnya, Airlangga akan jadi ketua umum untuk kali kedua jika terpilih lagi.

DPD Golkar Kalimantan Barat

Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengatakan Airlangga diusulkan untuk jadi ketua umum lagi karena sudah berprestasi sebagai pemimpin partai. Aklamasi itu sebagai apresiasi tertinggi kepada Airlangga.

"(Aklamasi) itu apresiasi setinggi-tingginya temen-temen DPD tingkat 1 kepada Pak Airlangga," kata Maman.

Maman mengaku tidak terlalu memusingkan soal adanya calon ketua umum lain. Misalnya, Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, Golkar terbuka terhadap siapapun sepanjang kader yang bersangkutan berprestasi. Hal itu sudah menjadi dasar Golkar untuk menentukan kader siapa yang akan duduk di kursi ketua umum.

"Yang perlu dipahami bahwa ke depan basis atau pijakan landasannya adalah prestasi. Itulah kenapa teman-teman DPD tingkat 1 melihat kepemimpinan Pak Airlangga," jelasnya.

Maman menyebut selama kepemimpinan Airlangga, Golkar mampu meraup perolehan suara sebesar 62 persen seluruh Indonesia pada Pilkada 2021. Kepemimpinan Airlangga mampu mengubah pola pikir dan sudut pandang para kader.

Prestasi berikutnya tidak ada pemberian mahar atau apapun saat mendukung pencalonan kepala daerah tertentu selama kepemimpinan Airlangga. Maman menjelaskan Golkar mendukung seorang calon kepala daerah berdasarkan kapabilitas, jam terbang, dan hasil survei.

"Siapapun dia anak terbaik bangsa yang memang memiliki survei dan kapabilitas serta jam terbang, ya kami dukung. Itu berhasil dibuktikan dan nyatanya kami menang besar," ujarnya.

(Redaksi)