POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim menyoroti keterlambatan proyek rehabilitasi jembatan Tanjung Limau, Kutai Kartanegara. Melalui kegiatan dialog Selasa (1/3/2022) di kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang. Tiga orang yang dari JAMPER salah satunya Ahmad mendesak Kejati Kaltim memanggil kepala dinas PU Kukar karena diduga lalai, dalam pengawasan proyek. Aspirasi itu pun ditindaklanjuti Kejati Kaltim dengan tetap mengumpulkan sejumlah informasi sesuai fakta di lapangan. Sebagaimana diketahui, jembatan Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak menjadi alat penghubung Alternatif menuju Kota Bontang dan Wisata Pantai Pangempang dan sekitarnya. Jembatan kayu dengan rangka baja tersebut menerima anggaran pemeliharaan senilai Rp 1 Miliar tahun anggaran perubahan 2021. Pengerjaannya disebut - sebut telah selesai kendati ada perbaikan untuk menguatkan jembatan tersebut. Menanggapi aspirasi JAMPER, Kasi Penkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto menjelaskan agenda hanya sebatas diskusi. "Kita hanya diskusi saja," kata Toni. Dalam implementasi untuk mencegah terjadinya korupsi. Peran serta seluruh masyarakat sangat penting agar saling melakukan pengawasan bersama. Untuk menelusuri kepastian sesuai dengan fakta dibutuhkan data - data pendukung lainnya yang dirasa perlu. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan uang negara dan kepatuhan kepada perundang undangan yang berlaku. "Kami minta Senin pekan depan JAMPER kembali memberikan data tambahan," tandas Toni sapaannya kepada media ini. (*)