POLITIKAL.ID - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons Kebijakan Presiden Jokowi melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat buka puasa bersama selama Ramadan.

Himbauan itu menyulut pro dan kontra, bahkan disebut bisa membuat Jokowi dicap anti-Islam. Yahya menilai aturan itu sebagai hal yang biasa. Dia berpendapat acara buka bersama selama ini juga cenderung sekadar pesta.

Dicap apa? Cap apa? Wong ini juga sesuatu yang biasalah. Ya, selama ini orang buka bersama tuh apa sih yang dilakukan?" kata Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3).

Dia mengatakan orang NU justru keberatan jika diundang ke acara buka bersama. Yahya berkata orang NU biasanya langsung bersiap salat Tarawih setelah selesai berbuka puasa.

Yahya menyarankan masyarakat untuk mengubah kegiatan buka bersama. Dia menyayangkan bila kegiatan buka puasa bersama sekadar pesta.

"Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, nah itu saya kira penting. Bagi-bagi buka untuk fakir miskin, untuk orang yang terjebak macet di jalan, dan sebagainya, saya kira penting," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan pejabat dan ASN untuk tidak menggelar buka puasa bersama. Perintah itu dituangkan ke dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Kebijakan itu menimbulkan beragam tanggapan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra khawatir kebijakan itu dimaknai sebagai gerakan anti-Islam.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah, Presiden Jokowi anti-Islam," ucap Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3).

(Redaksi)