POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun berencana akan mengosongkan kantor sekretariat DPD Golkar Samarinda, Jalan Dahlia. Pengosongan kantor tersebut dilakukan Jumat besok, (20/5/2021). Mendengar kabar tersebut, ketua DPD Golkar Samarinda, Hendra berharap Wali Kota Samarinda Andi Harun mau menangguhkan pengosongan tersebut. Sebab pihaknya masih menunggu keputusan DPP terkait aset tersebut. "Pertama kami ada aturan main di Golkar harus ada keputusan DPP dulu. Karena ada ADRT kami memang begitu," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis malam (19/8/2021). Sebelumnya ia sudah bertemu dengan wali kota. Dari hasil pertemuan sebelumnya disebutnya wali kota menyetujui jika aset tersebut dibeli Golkar. Hanya saja dari saran BPK perlu ada aturan agar tidak tersandung masalah hukum. "Iya sebenarnya kami konsultasi BPK RI udah ke sana, secara aturan temuan BPK. BPK bisa atur ini hibah ini bisa sewa," ungkapnya lagi. Bahkan di kepemimpinan wali kota periode sebelumnya ( Syaharie Jaang, red) mempersilahkan untuk menyewa gedung tersebut. Namun, saat kepemimpinan Andi Harun, Pemerintah mempersilahkan Golkar untuk membeli aset. "Di tahun 2020 jika berkeinginan memakai ini silahkan sewa. Kalau sekarang dibeli kami siap beli. Kami mohon Pemerintah Samarinda memfasilitasi lelang negara, mengurusi begitu silahkan diproses berkaitan dengan harga," tandasnya. (*)