POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menomorsatukan kesehatan. Hal ini terlihat semenjak pandemi Covid-19 muncul dan membuat semua aktivitas sempat terhenti, tak terkecuali di bidang pendidikan. Makmur, sapaan akrab politikus Golkar ini pun mengharapkan agar semua pihak terkait tidak lagi menomorduakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, anggaran sebesar 20 persen dari APBN digunakan untuk kebijakan di sektor pendidikan. Sedangkan, 5 persen dialokasikan untuk kesehatan. “Selama ini, kita menomorsatukan pendidikan. Bahkan, 20 persen mendapat porsi secara nasional,” ujarnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa di saat masyarakat sakit, maka tidak ada gunanya membangun sektor pendidikan. “Baru terasa betapa pentingnya bidang kesehatan di masa pandemi ini. Oleh sebab itu, pembangunan di sektor kesehatan perlu mendapat perhatian,” imbuhnya Kamis (22/4/2021) lalu. Pemangku kepentingan seharusnya memperhatikan hal tersebut pasca Indonesia dilanda Covid-19. Sebab, menghadapi suatu penyakit bukan hanya dengan menanggulangi, menyembuhkan dan sebagainya. “Sebenarnya, banyak hal yang perlu dilakukan untuk masyarakat Kaltim terutama dalam bentuk perhatian serta pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat,” bebernya. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan porsi lebih untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) baik di kabupaten atau kota dan provinsi. “Sebab ini menyangkut bagaimana mereka melaksanakan kegiatan edukasi di masyarakat dan memberikan sebuah pemahaman positif,” pungkas mantan bupati Berau tersebut. (001)