POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri menyambangi kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kamis (14/10/2021). Pukul 09.30 WITA Firli dikawal ketat petugas keamanan setelah sebelumnya melakukan kunjungan di Kota Balikpapan. Selama dua jam, Firli memberikan pemaparannya terkait fungsi penganggaran wakil rakyat agar seusai koridor dan tidak melanggar hukum. "Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dari program, pokir harus diarahkan menjadi satu program untuk mewujudkan tujuan negara," kata Firli. Ditambahnya, perlu adanya penyusunan anggaran kedua belah pihak antara dewan dan pemerintah daerah. "Karenanya anggota DPRD dalam rangka menyusun R-APBD bersama dengan eksekutif, harus menyasar pada tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat secara umum," tegasnya. Dengan begitu, disampaikannya, rakyat dan anggota dewan untuk mewujudkan tujuan negara memiliki peran. Peran itu dalam rangka pembuatan penyusunan rencana pendapatan daerah yang dikerjasamakan dengan pemda. Indikatornya siapapun itu, apapun profesinya harus satu tujuan yakni, tujuan negara. "Seluruh rakyat termasuk anggota DPRD punya peran penyusunan rancangan APBB," imbuhnya. Lanjut dia, dengan begitu DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah tidak bersiasat jahat untuk menyalahgunakan wewenangnya. "Salah satu kegiatan sebagaimana amanat UU bahwa KPK melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," ungkapnya. Untuk itu, diperlukan program - program pencegahan tak hanya memonitor dari pusat. "Untuk melakukan pencegahan kami mulai dengan tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanakan dan terakhir pertanggungjawaban kepala daerah," paparnya. Program pencegahan dilakukan agar sistem pemerintahan, penggunaan anggaran dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. "Bagaimana kita bisa mempertanggung jawabkan semua anggaran digunakan tepat waktu, guna, sasaran, untuk rakyat," pungkasnya. Usai menjawab pertanyaan awak media, Firli yang tengah disorot publik terkait pemecatan 58 pegawai KPK itu menggunakan kendaraannya bergeser ke tempat lain bersama Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Isran Noor yang enggan berkata - kata dan memohon maaf kepada awak media yang hadir di DPRD karena belum bisa berkomentar. (*)