POLITIKAL.ID - Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa banjir lumpur di Jalan M Said, Komisi III DPRD Samarinda meminta Pengembang Perumahan Premiere Hills Samarinda, PT Karunia Abadi Sejahtera, menghentikan pembangunan.
Hal itu ditegaskan Komisi III DPRD Samarinda saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengembang Perumahan Premiere Hills yakni PT Karunia Abadi Sejahtera pada Senin (13/1/2023)
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Passie mengaku pihaknya berfokus pada penanggulangan dampak terhadap masyarakat.
Akibat pengembangan perumahan itu yakni terjadinya banjir lumpur di Jalan M Said, Samarinda beberapa waktu yang lalu.
"Hari ini pihak pengembang diberi batas waktu untuk melakukan tahapan yang sudah dianjurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," ungkapnya.
Dua dinas terkait dikabarkan sudah menindaklanjuti permasalahn, tapi ternyata masih ada hal yang kurang.
"BPBD dan DLH akan menindaklanjuti hal tersebut. Memang sudah dilakukan, tapi masih ada hal yang kurang terkait supaya tidak terjadi adanya dampak lingkungan," sambungnya.
Novan pun mendesak agar pembangunan perumahan diberhentikan sementara sampai semua proses perizinan selesai.
"Mereka membuka bukit premiere dengan area seluas 18 hektar. Tapi ukuran tanah itu semua di 40 hektar, makanya dari izin yang ada harus menyesuaikan lagi bahwa mereka melaksanakan pembangunan perumahan dengan nama bukit Premiere itu seluas 18 hektar, jadi mereka harus memperbaharui lagi izinnya itu," jelas Novan
Novan mengaku Komisi III akan kembali menggelar RDP dengan pihak pengembang perumahan.
" Kita menyetop kegiatan pengembangannya, untuk mereka melakukan penanggulangan bencana karena mau tidak mau harus dilakukan," pungkasnya.
(Advertorial)
