Menurut dia, beberapa sesi pelatihan di Kartu Prakerja mudah ditemukan di banyak platform media sosial dan daring secara secara gratis. Bahkan, ia menyebut GP Ansor saja bisa membuat pelatihan online gratis dan praktis.

Tak hanya itu, kata dia, Program Kartu Prakerja yang hanya bisa diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak dapat diakses bagi sebagian kalangan masyarakat. Meminjam catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.

"Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.

Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan 150 ribu untuk survei ketenagakerjaan. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "GP Ansor soal Prakerja: Tak Ada Kemauan Menolong Rakyat"