POLITIKAL.ID - Renca MUI membentuk Pasukan siber untuk melindungi ulama dan Anies Baswedan dari serangan Buzzer mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga turut memberikan komentarnya. PDIP meminta gara MUI DKI Jakarta fokus pada tugas dan fungsinya ebagai lembaga agama. "Apakah MUI punya tugas sebagai (pasukan) siber? Saya kira tidak. Jadi saya ingin mengembalikan bahwa MUI punya tugas pokok dan fungsinya, itu aja yang kita kembalikan fungsinya aja," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi, Senin (22/11). Gembong menambahkan, dana hibah untuk MUI dari Pemprov DKI bukan agar MUI membentuk pasukan siber. Pasalnya, berdasarkan proposal yang diberikan MUI dan pembahasan di Komisi E DPRD DKI tidak tercantum soal pembentukan pasukan siber. Sebelumnya memang sempat muncul isu bahwa pasukan siber itu tak lepas dari pemberian dana hibah sebesar Rp10,6 miliar yang diterima MUI dari Pemprov DKI. MUI belakangan membantah isu tersebut. "Saya punya keyakinan, bahkan haqul yakin bahwa hibah yang diberikan oleh Pemprov DKI bukan untuk membentuk cyber army," ujarnya. "Cyber army sudah ada tugas dari pihak lain, jadi enggak usah kita merambah yang bukan jadi tugas pokok dan fungsi kita. Ya, kita jalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing saja, dan ketika itu kita jalankan, insya Allah membawa harmonisasi dari seluruh elemen bangsa ini," papar Gembong. Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad saat dihubungi terpisah juga menyampaikan pandangan serupa dengan PDIP. Menurut Idris, MUI sebagai salah satu penerima dana hibah seharusnya fokus terhadap upaya pembinaan serta pendidikan mental dan spiritual di tengah masyarakat. "Pembinaan ini dilakukan seharusnya dengan menggerakkan ulama-ulama yang bernaung di bawah MUI, sehingga upaya pemerintah daerah untuk mengakselerasi kerukunan, mengakselerasi toleransi di tengah masyarakat, dan juga mengupayakan agar kedamaian di Jakarta itu bisa terwujud dan terjaga," kata Idris. Menurut dia, rencana pembentukan pasukan siber oleh MUI tidak diperlukan. Ia menyebut, sudah ada perangkat daerah yang berwenang melakukan hal tersebut. "Biarkan perangkat daerah yang sudah punya tugas fungsi, dan bahkan penegak hukum yang sudah punya perangkat-perangkat terkait hal tersebut menjalankan fungsinya dan kita kawal bersama melalui konstitusi yang ada yang selama ini berlaku dan sudah berjalan dan terus dioptimalkan," tuturnya. MUI DKI Jakarta belakangan mendapat sorotan setelah menyinggung rencana membentuk pasukan siber atau cyber army untuk melawan para pendengung atau buzzer media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Rencana tersebut dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom MUI se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10) lalu. Munahar menjelaskan Infokom MUI DKI tidak sekadar bermain di atas mimbar. Dakwah dilakukan juga melalui melalui penyebaran berita dan informasi melalui kanal media sosial resmi miliki MUI DKI. Selain itu, cyber army juga untuk membela dan membantu Anies terkait pemberitaan. MUI DKI merasa, mereka juga menjadi mitra kerja Anies. (*)Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "PDIP-PSI Sentil MUI DKI Bela Anies dari Serangan Buzzer". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122105245-32-724278/pdip-psi-sentil-mui-dki-bela-anies-dari-serangan-buzzer.