POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Indonesia bakal menggelar pelaksanaan musyawarah Nasional yang ke-VI.

Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2021 di Samarinda. Terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan yakni, tema besar yang diangkat pada Munas AP HTN-HAN ke VI tentang penguatan sistem Perundang-undangan & hubungan pusat - daerah.

"Kedua tema ini kami rangkaian menjadi satu tema besar dengan argumentasi, saat ini masyarakat dihadapkan pada regulasi dan legislasi, terutama terkait dengan over regulation atau membengkaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia," ujar Plt Ketua Umum AP HTN-HAN, Prof Suko Wiyono.

Lanjut kata dia, Ini belum termasuk dengan begitu banyaknya produk perundang-undangan yang nir-partisipasi masyarakat secara luas. Begitupun dengan isu hubungan pusat dan daerah, yang bagi kami sudah seharusnya ditinjau ulang saat ini. Selain evaluasi soal otonomi khusus di Aceh dan Papua, persoalan kewenangan atau urusan pemerintahan, keuangan, dan produk hukum, juga akan menjadi concern kami.

Munas AP HTN-HAN ke VI ini akan dihadiri Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah AP HTN-HAN yang terdiri dari 28 kepengurusan di semua daerah di Indonesia. Selain peserta penuh, juga akan dihadiri oleh peserta peninjau.

"Munas AP HTN-HAN ke VI akan diselenggarakan dengan menggabungkan metode daring dan luring," imbuhnya.

Namun pada prinsipnya, munas tersebut akan dilaksanakan secara daring, sedangkan luring hanya dilaksanakan secara teratas saja.