POLITIKAL.ID,SAMARINDA - Berdasarkan hasil presentasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pada tahun ini pendapatan daerah akan mengalami surplus atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp5,8 triliun. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim,Nidya Listiyono memberikan apresiasi terhadap kinerja Bapenda atas capaian pendapatan daerah tahun ini yang ditarget surplus di akhir 2022 . Kendati demikian, DPRD Kaltim tetap memberikan catatan sebagai fungsi pengawasan. Nidya Listiyono mengaharpkan agar pada 2023 mendatang, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan target pendapatan daerah sebagaimana pada tahun ini pendapatan daerah Kaltim yang mengalami kenaikan. Ia mendorong kepada Pemprov Kaltim agar capaian pendapatan daerah saat ini jangan dijadikan kepuasan untuk tidak berupaya terus meningkatkan pendapatan yang ada. Maka dari itu, ia kembali berharap Pemprov Kaltim dapat meningkatkan target yang berimbas pada peningkatan nilai APBD. Lanjut ia mengimbau, agar Bapenda terus menjalankan program-program yang dapat merangsang peningkatan pendapatan daerah pada 2023 mendatang. “Contohnya program-program seperti pemberian reward kepada para wajib pajak yang taat, ini kan bisa meningkatkan minat para wajib pajak untuk dapat membayar dengan taat,” kata Nidya Listiyono belum lama ini. Selain pendapatan daerah, ia meminta Bapenda Kaltim untuk memastikan nilai besaran pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) pada sektor kelapa sawit yang di mana pembagiannya harus dilakukan dengan proporsional kepada daerah-daerah penghasil sawit. “Ini angkanya harus dipastikan, nanti kita juga akan panggil dinas-dinas lain untuk membicarakan hal ini,” pungkasnya. Apresiasi itu diberikan setelah Ismiati menjelaskan tren pendapatan yang dialami oleh kantor yang dipimpinnya. “Memang core bisnis kita di pajak daerah, trend pendapatan kita bagus,” ujar Ismiati. Dirinya pun turut memaparkan beberapa realisasi pendapatan dari pajak daerah di Kaltim. Untuk pajak kendaraan bermotor Ismiati menyebutkan dari targetnya Rp1,15 Triliun Saat ini sudah tercapai Rp967 Miliar atau 84 persen. Untuk Bea Balik nama kendaraan bermotor dari target Rp1,05 Triliun sudah tercapai 91,31 persen. Sementara untuk Pajak Bahan Bakar itu kalau ditarget murni Rp3 Triliun, sekarang ini sudah Rp3,34 Triliun kalau di APBD Perubahan atau sudah 98,39 persen. Pajak air permukaan Rp12 Miliar sudah tercapai 61 persen. Pajak Rokok Rp232 Miliar sudah tercapai Rp198 Miliar. “Jadi secara keseluruhan pajak daerah ini 93,72 persen dari target Rp5,8 Triliun di APBD Perubahan sekarang sudah Rp5,4 Triliun.Kita lihat memang trend penerimaan PKB bagus, karena memang kita ada relaksasi-relaksasi. Jadi untuk pajak daerah Insyaallah akan surplus,” jabarnya. (Advertorial)