POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Instruksi Lockdown selama dua hari, Sabtu dan Minggu kemarin membuat pariwisata Kaltim merugi. Mengandalkan hari libur keluarga untuk meraup keuntungan. Alih-alih menekan penyebaran virus corona, pengusaha malah menjerit secara bisnis. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan tidak menutup mata atas standar pemerintah pusat yakni dari Dispar denga sertifikat IHSE. Dengan begitu upaya memperbaiki ekonomi di masa pandemi beriringan dengan kebijakan pemerintah menurunkan jumlah orang terpapar covid - 19 dengan bergerak bersama. "Kita minta dilibatkan bersama pemerintah. Kita akan sangat tegas kalau ada yang teridentifikasi tidak menggunakan prokes," ujar Ketua Putri Kaltim, Dian Rosita, Senin (8/2/2021). Dirinya pun siap untuk penerapan pembatasan sosial pekan depan setiap 10 menit ada satgas yang bakal memonitor di lokasi destinasi. Hal itu menurutnya adalah solusi yang sangat baik sekali. pemerintah bersama-sama menggerakkan masyarakat agar lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi. Kendati begitu, dirinya tak menolak kebijakan pemerintah. Karena Covid-19, adalah masalah bersama. Selain itu dia berpandangan, ada ketidaksinkronan keputusan gubernur dan wali kota dan pelaksanaan di lapangan. "Wali kota boleh membuka, saat kita membuka kita di razia. Kami butuh kepastian hukum atas pelaksanaan keputusan itu," bebernya. Terkait sertifikasi CHSE yang telah dikeluarkan kementrian pariwisata, harusnya bisa menjadi titik tolak pemerintah daerah. Karena sudah mendapatkan sertifikasi CHSE agar sektor pariwisata bisa bertahan di tengah pandemi. "Utamanya jangan sampai peraturan pemerintah daerah berbenturan dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (001)