POLITIKAL.ID - Pemerintah belum mencairkan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Akibatnya sejumlah kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi terganggu. Di antaranya, sarana dan prasarana untuk kantor KPU di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapakn oleh Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat. "Beberapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun itu diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata Yulianto, saat konferensi pers, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8). Bukan hanya itu, Yulianto juga mengatakan kantor KPU di beberapa provinsi di seluruh Indonesia membutuhkan dana untuk renovasi. "KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia ada 514 KPU kabupaten kota yang memiliki kantor," pungkasnya. "Dan saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, untuk sementara belum disetujui hanya disetujui 17,4 persen, nah itu bagian yang akhirnya mengurangi itu," lanjutnya. Selain dana untuk renovasi, ia juga mengatakan pemerintah belum mencairkan dana dukungan untuk teknologi informasi. Yulianto meminta pemerintah agar mencairkan dana secara menyeluruh dari anggaran yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah yakni sebesar Rp 8,06 triliun. Hal tersebut kata dia, guna memperlancar kinerja KPU dalam melaksanakan pemilu 2024 mendatang. "Sehingga kami postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik tidak minimalis bisa optimal lagi. Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah," pungkasnya. (*)