POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda mulai bergerak merealisasikan program 100 harinya. Salah satunya adalah fasilitas publik, khususnya permasalahan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Terkait hal tersebut, Pemkot Samarinda melakukan pertemuan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, Selasa (2/3/2021) di Gedung Balikota, Samarinda. Ditemui media usai menggelar rapat, wali kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan jika jajaran Perumdam melaporkan pada secara umum perkembangan Perumdam, termasuk menyampaikan daerah mana saja yang terkendala dan daerah mana saja yang bergilir. Lalu, beberapa masalah atas kerjasama yang timbul dari pihak ketiga serta kegiatan pembangunan IPA yang akan dimasukan dalam pembangunan program 100 hari kerja. "Saya menyampaikan terimakasih atas inisiatif mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi serta melaporkan kondisi kinerja, keuangan dan yang lainnya," ucap Andi Harun. Namun, AH sapaan akrabnya menilai jika laporan yang disampaikan pada saat pertemuan dengan jajaran Perumdam tidak komprehensif. Sehingga Pemkot Samarinda meminta kepada jajaran Perumdam untuk mempersiapkan semua hal yang berkaitan terhadap upaya pelayanan air bersih. "Diantaranya permasalahan masih adanya wilayah yang masih belum teraliri, terus masalah apa yang menyebabkan masih adanya daerah yang masih bergilir. Kalau itu menyangkut tentang teknis dan kita butuh investasi kira-kira butuh berapa banyak," sebutnya. Ketua Gerindra Kaltim itu menyebut jika dirinya juga mempertanyakan mengapa air di Samarinda masih keruh. Kemudian dirinya juga meminta gambaran bagaimana tata cara pengelolaan internal yang good goverment yang benar-benar prima. "Saya akan panggil meraka kembali untuk persentasi, setelah mereka mempersiapkan itu semua. Termasuk kejelasan berapa pembangunan kegiatan IPA yang sempat mangkrak yang berhenti kerjasamanya dengan pihak ketiga," tegasnya. Dari hasil pertemuan itu, dirinya menyebut jika Perumdam saat ini berada diposisi dilematis, mau memperbaiki kualitas dengan resiko kapasitas produksi tidak bertambah dan akibatnya layanan sambungan pada masyarakat yang sekarang bermohon tidak dapat dilayani. "Yang pasti saya belum merespon balik, kita beri kesempatan. Yang paling penting kita sepakat memberi arahan bahwa Perumdam khususnya Dewan Pengawas (Dewas) yang mewakili Pemkot disana untuk mengintegrasikan dan melanjutkan arahan saya kepada PDAM sampai pada waktunya untuk saya panggil kembali," pungkasnya. (001)