POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Keberkahan di bulan Ramadan selalu dirindukan masyarakat terlebih umat muslim. Tidak lama lagi, hari kemenangan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sudah menjadi tradisi kultural di Indonesia apabila menjelang Hari Raya Idulfitri, para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) baik yang berstatus pegawai atau karyawan swasta. Pemberian THR juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh atau Pekerja. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ely Hartati Rasyid mengatakan, walaupun telah ada aturan jelas, tapi pemberian THR pengusaha pada pekerjanya di mana pandemi Covid-19 masih melanda, adalah sesuatu yang istimewa. Sebab sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia banyak pengusaha yang turut terdampak. “THR itu sudah baku, sudah ada aturan di Disnaker. Tapi dengan kondisi Covid 19 sekarang, tentu ini juga berat,” ujar Ely sapaannya perempuan berhijab itu kepada awak media (28/4/2021). Sebagai pengusaha kuliner di kota Tenggarong, politisi PDI P itu tahu persis bagaimana para pengusaha merasakan dampak pandemi. “Pandemi ini, daya beli jadi turun. Sedangkan daya beli itu rantai konsumen. Produksi pabrik turun, gaji turun, semua turun, produktivitas turun. Berdampak ke sana semua,” ungkapnya. Meski begitu, Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan pengaduan, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja terkait THR. Namun demikian, kata Ely, DPRD Kaltim siap menerima laporan dan membantu penyelesaian masalah jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkan hal-hal terkait THR. “Kita tunggu saja. Nanti ada beberapa yang tidak mampu membayar THR. Kalau sekarang belum ada. Intinya kita tunggu dulu lah. Kami juga belum ada komunikasi dengan Disnaker, apakah sudah ada perusahaan yang mengajukan ke Disnaker, terkait tidak ada yang bisa bayar THR. Karena memang situasinya sulit begini,” terangnya. (001)